Yogyakarta –Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam upaya percepatan pencapaian program prioritas nasional melalui visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yang mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh pihak dengan kesamaan tekad untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kemendukbangga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang digelar di Hotel Grand Rohan Yogyakarta, Kamis 12 Maret 2026. Kepala Perwakilan BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah memberikan sambutan mewakili Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DIY Aria Nugrahadi, yang dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi lintas sektor, serta mitra kerja dalam memperkuat pembangunan keluarga dan kependudukan. “Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan program prioritas pemerintah. Upaya pembangunan keluarga dan pengelolaan kependudukan harus dilaksanakan secara terintegrasi hingga ke level keluarga agar mampu melahirkan generasi penerus sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di DIY yang unggul dan berdaya saing,” ujar Aria Nugrahadi dalam sambutannya.
Rakorda diikuti oleh 170 peserta yang berasal dari berbagai unsur melibatkan mitra pentahelix, antara lain Forkompimda DIY, instansi pemerintah lintas sektor, mitra kerja tingkat provinsi dan kabupaten/kota di DIY, serta jajaran Perwakilan BKKBN DIY. Forum koordinasi tersebut membahas sejumlah materi strategis untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga di DIY.
Materi pertama mengenai Sinergitas Pemerintah Daerah DIY dalam Mendukung Program Prioritas Kemendukbangga disampaikan oleh Kepala Baperida DIY, Danang Setiadi, yang menyoroti pentingnya integritas kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional. Sumini dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) memaparkan materi kedua mengenai Situasi dan Isu Kependudukan di DIY menuju Indonesia Emas 2045, yang mengulas berbagai tantangan kependudukan termasuk dinamika demografi, kualitas sumber daya manusia, serta peluang bonus demografi. Sementara itu, materi ketiga mengenai Akselerasi Pemenuhan Gizi melalui Peran SPPG dalam Mengawal Program MBG 3B disampaikan oleh KPPG Sleman Wilayah DIY dan Jawa Tengah Bagian Selatan, Gagat Widyatmoko, yang menekankan pentingnya penguatan program gizi sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas generasi mendatang.
Selain pemaparan materi, rangkaian kegiatan Rakorda diisi dengan sejumlah agenda strategis antara lain deklarasi dan pernyataan dukungan untuk Perwakilan BKKBN DIY dalam upaya mencapai predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) oleh seluruh peserta sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan program antara Perwakilan BKKBN DIY dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh OPD KB Kabupaten/Kota terkait Target Kinerja Program Bangga Kencana Tahun 2026 serta penyerahan simbolis Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Sub Bidang Keluarga Berencana (DAK BOKB).
Pada kesempatan yang sama turut diserahkan penghargaan kepada Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta atas komitmennya dalam penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai perencanaan pembangunan kependudukan yang terintegrasi.
Rakorda Kemendukbangga DIY ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta merumuskan langkah konkret dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dalam Rakorda tersebut ditegaskan bahwa pembangunan keluarga merupakan strategi fundamental untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi delapan fungsi keluarga sebagai basis pembentukan karakter, ketahanan keluarga, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui forum koordinasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan implementasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana secara sinergis di DIY.
Penulis : Dessy Phawestrina
Editor : Rohdhiana Sumariati
Dokumentasi : Christin Apriliya Adam, Tiara Rosivanengtyas, Gunanto
Rilis : Kamis, 12 Maret 2026
