YOGYAKARTA — Keberhasilan pelayanan Keluarga Berencana (KB) tidak berhenti pada tersedianya tenaga kesehatan dan layanan di fasilitas kesehatan. Satu mata rantai yang kerap luput dari perhatian justru menjadi penentu: alat dan obat kontrasepsi (alokon) harus tersedia ketika masyarakat membutuhkannya. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang mengemban amanah UU 52/2009 memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui penyelenggaraan program yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.
Menjelang momentum World Contraception Day (WCD) 2026, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong penguatan tata kelola alokon dari hulu hingga hilir. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan KB berjalan tanpa hambatan, sekaligus mencegah terjadinya kekosongan (stockout) maupun penumpukan (overstock) kontrasepsi. Komitmen tersebut mengemuka dalam “Rapat Persiapan Tata Kelola Alokon dan Sosialisasi Pelayanan KB Dalam Rangka Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2026” yang digelar Perwakilan BKKBN DIY, Selasa (1/9). Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah para pengelola program dan logistik di berbagai tingkatan agar pelayanan KB selama momentum WCD dapat berjalan lebih optimal.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Rohina, M.Si, menegaskan bahwa keberhasilan program membutuhkan kerjasama yang solid. Pemerintah, tenaga kesehatan, kader, hingga masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi.
“Saya meminta komitmen bapak ibu sekalian untuk dapat memaksimalkan effort, daya upaya dalam momentum ini agar capaian Pelayanan KB di DIY dapat lebih optimal,” tegas Rohina.
Menurutnya, momentum WCD harus dimanfaatkan bukan sekadar sebagai agenda tahunan, melainkan sebagai kesempatan untuk merumuskan langkah strategis, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Dari Gudang hingga Fasilitas Kesehatan
Ketersediaan alokon merupakan salah satu faktor penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan KB yang berkualitas sehingga pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan perlu memperoleh alokon dengan prinsip “tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran”. Pada saat yang sama, setiap pasangan usia subur berhak mendapatkan informasi, konseling, serta pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan.
Untuk memastikan hal tersebut, rantai pasok alokon harus dikelola secara terintegrasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan dan pelaporan, pemantauan persediaan hingga evaluasi. Dalam penguatan tata kelola tersebut, Perwakilan BKKBN DIY juga mendorong optimalisasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (SIRIKA) serta peningkatan kualitas data logistik. Data yang akurat menjadi fondasi penting untuk mengetahui kebutuhan di lapangan sekaligus mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat.
Dengan tata kelola yang semakin terintegrasi, potensi stockout maupun overstock diharapkan dapat dicegah sedini mungkin. Tujuannya sederhana namun krusial, jangan sampai masyarakat datang untuk mendapatkan layanan KB ketika kontrasepsi yang dibutuhkan justru tidak tersedia.
WCD 2026, Momentum Bergerak Bersama
Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 September menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan kehamilan, pemenuhan kebutuhan ber-KB, serta hak setiap pasangan usia subur untuk memperoleh informasi dan pelayanan kontrasepsi yang aman, efektif, dan berkualitas.
Pelayanan KB dalam rangka momentum WCD 2026 berlangsung pada 7 September hingga 7 Oktober 2026, dengan pelaporan hingga 10 Oktober 2026. Rentang waktu tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanan sekaligus menguji kesiapan tata kelola alokon di lapangan.
Penguatan tata kelola alokon juga sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menempatkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka tersebut, pembangunan kesehatan menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
WCD 2026 bukan hanya tentang berapa banyak pelayanan yang diberikan, tetapi juga tentang seberapa siap sistem memastikan pelayanan tersebut dapat diterima masyarakat secara berkelanjutan. Ketika setiap mata rantai bergerak bersama, hak masyarakat atas pelayanan kontrasepsi pun semakin terjamin.
“Semoga kita dapat bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujar Rohina menutup sambutannya.
Penulis : Dessy Phawestrina
Editor : M. Zaitun Fathurachman
Dokumentasi : Kristian S. Widagdo
Rilis : Selasa, 1 September 2026
