Yogyakarta – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) menyelenggarakan Pertemuan Nasional Penyelarasan Kebijakan Asimetris Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dalam Mendukung Stabilitas Demografi dan Ketahanan Keluarga Tahun 2026 di Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta, pada 28–30 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta merumuskan strategi percepatan pencapaian indikator Program KBKR di wilayah prioritas.
Pertemuan nasional dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN. Turut hadir Deputi Bidang Bina KBKR, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, jajaran pimpinan Kemendukbangga/BKKBN, Kepala OPD KB Kabupaten/Kota se-DIY, serta United Nations Population Fund (UNFPA) sebagai mitra strategis yang mengikuti kegiatan secara daring. Kehadiran para pemangku kepentingan dari tingkat pusat, daerah, hingga mitra pembangunan internasional tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam menyelaraskan kebijakan dan memperkuat implementasi Program KBKR yang adaptif sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Rohina, menegaskan bahwa kebijakan asimetris merupakan pendekatan yang tepat untuk menjawab beragam tantangan pembangunan kependudukan di Indonesia.
“Setiap kabupaten dan kota memiliki karakteristik sosial budaya, dinamika demografi, serta kapasitas lini lapangan yang unik. Di sinilah pentingnya kebijakan asimetris. Kebijakan ini memberikan ruang bagi setiap daerah untuk merumuskan intervensi yang paling adaptif, tajam, dan tepat sasaran sesuai akar permasalahan di wilayah masing-masing,” ujar Rohina.
Rohina juga menyampaikan bahwa berdasarkan Pendataan Keluarga Tahun 2025, capaian indikator Program KBKR masih memerlukan perhatian. Secara nasional, angka modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) mencapai 60,8 persen, unmet need masih berada di angka 13,4 persen, dan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan Kehamilan Risiko Tinggi (4 Terlalu) mencapai 31,5 persen. Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta, Total Fertility Rate (TFR) berada pada angka 1,82, capaian peserta aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 50,2 persen, namun unmet need masih mencapai 17,8 persen serta kehamilan tidak diinginkan sebesar 17,4 persen pada tahun 2025.
Sementara itu, dalam arahannya Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono menegaskan bahwa keberagaman kondisi Indonesia menuntut pendekatan kebijakan yang tidak lagi bersifat seragam.
“Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari sisi geografis, demografi, maupun sosial budaya. Karena itu, kita tidak lagi dapat menggunakan pendekatan one-size-fits-all. Melalui kebijakan asimetris, kita dapat menyusun strategi Program KBKR yang lebih spesifik, sesuai karakteristik wilayah, sehingga mampu memperkuat stabilitas demografi, membangun keluarga berkualitas, dan mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Budi Setiyono.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan tata kelola alat dan obat kontrasepsi, peningkatan pelayanan KB pascapersalinan, penguatan kualitas konseling, sertifikasi kompetensi bidan melalui pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU), optimalisasi pemanfaatan pembiayaan melalui JKN, DAK Fisik, dan BOKB, hingga penyusunan rencana tindak lanjut sebagai strategi percepatan pencapaian indikator Program KBKR di wilayah prioritas.
Pertemuan Nasional Penyelarasan Kebijakan Asimetris Program KBKR Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan serta rencana tindak lanjut yang konkret guna meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di seluruh Indonesia. Penguatan implementasi Program KBKR tersebut diharapkan mampu memperkokoh ketahanan keluarga sekaligus mendukung terwujudnya stabilitas demografi sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Penulis : Christin Aprilya Adam
Editor : Dessy Phawestrina
Dokumentasi : Tiara Rosivanengtyas
Rilis : Mingguu, 28 Juni 2026
