YOGYAKARTA — Bonus demografi perlu dipersiapkan melalui perencanaan pembangunan yang mampu membaca perubahan struktur penduduk sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) tidak cukup ditempatkan sebagai dokumen perencanaan, tetapi perlu menjadi rujukan dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pesan tersebut mengemuka dalam pertemuan “Rapat Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)” yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (16/9/2026), bertempat di Ruang Radyo Suyoso, Kantor Bapperida DIY, Kompleks Kepatihan.
Jika agenda hari pertama Forum Group Disscussion (FGD) di Kampung Keluarga Berkualitas Giwangan Kota Yogyakarta, maka agenda hari kedua yaitu pertemuan dengan pemberian materi, desk review dan praktik baik tingkat DIY. Memasuki hari kedua, pembahasan diarahkan pada penguatan implementasi PJPK dalam konteks pembangunan di tingkat provinsi serta sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Forum mempertemukan unsur Bapperida DIY, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (P3AP2) DIY, Bapperida kabupaten/kota, serta OPD yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Dalduk KB) kabupaten/kota.
Keterlibatan unsur perencana pembangunan dan perangkat daerah tersebut menjadi penting karena isu kependudukan bersinggungan dengan hampir seluruh sektor pembangunan. Perubahan jumlah dan struktur penduduk, mobilitas, persebaran penduduk, kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pembangunan keluarga membutuhkan kebijakan yang dirancang secara lintas sektor dan berbasis data. Sinergi antarlembaga diperlukan agar setiap kebijakan mampu merespons dinamika kependudukan secara tepat sasaran sekaligus memiliki kesinambungan dalam pelaksanaannya.
Kepala Kemendukbangga/BKKBN DIY, Rohina, M.Si., menekankan bahwa tantangan bonus demografi harus dijawab melalui kolaborasi dan konsistensi antara kebijakan kependudukan dengan agenda pembangunan daerah.“Bonus demografi bukan semata-mata persoalan jumlah penduduk usia produktif. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memastikan kualitas penduduk tersebut dan bagaimana seluruh kebijakan pembangunan mampu merespons dinamika kependudukan yang terjadi,” ujar Rohina.
Menurutnya, integrasi perspektif kependudukan dalam perencanaan daerah menjadi salah satu kunci agar potensi demografi dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan. Kebijakan yang disusun perlu mempertimbangkan kondisi dan proyeksi penduduk, sehingga program pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi perubahan pada masa mendatang.
Dalam konteks tersebut, PJPK diharapkan menjadi instrumen yang menjembatani data kependudukan dengan arah pembangunan. Dokumen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, indikator, serta pembagian peran yang jelas antarsektor dan antarlevel pemerintahan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk yang terus berkembang di setiap wilayah. Keselarasan tersebut juga menjadi dasar untuk memastikan pelaksanaan pembangunan memiliki target yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala.Direktur Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN, I Made Yudhistira Dwipayama, S.Psi., M.Psi., menyampaikan bahwa penguatan PJPK perlu dibarengi dengan mekanisme implementasi yang konkret. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kependudukan tidak hanya ditentukan oleh tersusunnya kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan.
“Kita ingin memastikan bahwa perspektif kependudukan masuk ke dalam proses pembangunan secara utuh. Data menjadi dasar, perencanaan menjadi arah, kolaborasi menjadi penggerak, dan implementasi di tingkat masyarakat menjadi ukuran keberhasilannya,” ujar Made.
Ia menambahkan, keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas memiliki keterkaitan erat dengan upaya tersebut. Kampung Keluarga Berkualitas dapat menjadi ruang implementasi berbagai kebijakan pembangunan keluarga dan kependudukan di tingkat lokal, sekaligus menjadi salah satu titik untuk melihat apakah kebijakan yang dirancang di tingkat daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penguatan Kampung Keluarga Berkualitas tidak berdiri sendiri. Pergerakannya perlu dihubungkan dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi, termasuk pemanfaatan data serta penguatan koordinasi antar-OPD. Pola tersebut memungkinkan program kependudukan tidak berjalan secara sektoral, melainkan saling memperkuat dengan intervensi pembangunan lainnya.
FGD tingkat DIY ini juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan sinkronisasi antara PJPK dengan dokumen dan proses perencanaan pembangunan daerah. Pembahasan mencakup penguatan koordinasi, pemanfaatan data kependudukan, penyelarasan program lintas sektor, serta penyusunan langkah tindak lanjut yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Sinergi antara Bapperida, perangkat daerah bidang pembangunan keluarga dan kependudukan, serta OPD terkait di kabupaten/kota menjadi bagian penting untuk memastikan isu kependudukan memperoleh posisi yang memadai dalam agenda pembangunan daerah.
Bonus demografi bukan agenda satu sektor, namun merupakan pembangunan yang membutuhkan kesiapan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Dari level provinsi hingga kabupaten/kota, perencanaan perlu diarahkan untuk memastikan penduduk tidak hanya menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga menjadi kekuatan utama yang menggerakkan pembangunan. Melalui penguatan PJPK dan pergerakan Kampung Keluarga Berkualitas, DIY diharapkan mampu membangun ekosistem kebijakan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada kualitas manusia. Dengan perencanaan yang selaras dan implementasi yang terukur, momentum bonus demografi dapat dipersiapkan sejak sekarang sebagai bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.
Penulis : Dessy Phawestrina
Editor : Dewi Novitasari
Dokumentasi : Kristian S. Widagdo, Gunanto
Rilis : Rabu, 16 September 2026
