YOGYAKARTA – Kualitas data survei dimulai dari instrumen yang teruji dan petugas wawancara yang kompeten serta profesional. Keduanya merupakan fondasi penting untuk memastikan setiap informasi yang dikumpulkan benar-benar akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) merupakan salah satu sumber data strategis yang menyediakan informasi mengenai kondisi demografi, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, serta indikator kesehatan lainnya yang diperlukan sebagai dasar perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ujicoba SDKI 2027, Workshop Petugas Wawancara diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, dan meningkatkan keterampilan petugas dalam menerapkan instrumen serta prosedur wawancara di lapangan.
SDKI merupakan program kolaboratif antara Kemendukbangga/BKKBN dan BPS serta instansi terkait lainnya. Pada 2026 dilakukan ujicoba SDKI yang diterapkan di tiga provinsi meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, dan Jawa Timur. Workshop dilaksanakan berjenjang mulai dari Master Instruktur Utama (Intama), Instruktur Utama, Instruktur Nasional (Innas), dan Petugas Wawancara yang akan mengumpulkan informasi dari responden. Workshop Petugas Wawancara berlangsung serentak pada 16-23 November 2026 di masing-masing provinsi. Senin (16/11) kegiatan dibuka resmi oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Jakstra) Kemendukbangga/BKKBN , Dr. Ukik Kusuma Kurniawa, SKM., MPS., MA secara hybrid.
Workshop tersebut diselenggarakan untuk membekali para petugas wawancara dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan pengumpulan data. Tidak hanya memahami substansi pertanyaan dalam instrumen survei, petugas juga dituntut mampu menerapkan teknik wawancara yang tepat, membangun komunikasi yang baik dengan responden, serta menjaga prinsip objektivitas dan kerahasiaan informasi. Workshop ini memiliki peran strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman terhadap instrumen, sekaligus memastikan seluruh petugas memiliki standar kompetensi yang sama sebelum diterjunkan ke lapangan.
Deputi Jakstra menegaskan bahwa kualitas pelaksanaan survei sangat bergantung pada kesiapan dan profesionalisme petugas di lapangan.
“Ada tiga hal penting yang harus dimiliki setiap petugas lapangan, yaitu menguasai substansi dan pedoman pelaksanaan secara menyeluruh, membangun kesamaan persepsi dan konsistensi dalam pelaksanaan, serta mengutamakan ketelitian dan disiplin dalam setiap tahapan pembelajaran. Petugas harus memahami tujuan, konsep, definisi operasional, dan maksud setiap pertanyaan dalam instrumen, sekaligus mampu menerapkan teknik wawancara secara tepat, termasuk ketika menghadapi pertanyaan sensitif. Saya berharap ketiga hal tersebut tidak hanya menjadi catatan selama workshop, tetapi benar-benar menjadi prinsip dan pedoman kerja setiap petugas lapangan,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan di DIY, setelah pembukaan dilanjutkan dengan sesi penguatan materi dari BPS DIY dan Perwakilan BKKBN DIY. Plt. Kepala BPS DIY, Ir. Endang Triwahyuningsih, MM, menyoroti karakteristik wilayah DIY yang memiliki dinamika kependudukan dan sosial budaya yang beragam, termasuk perbedaan karakteristik masyarakat perdesaan dan perkotaan. Kondisi tersebut menuntut petugas wawancara untuk menerapkan pendekatan komunikasi yang santun, adaptif, serta menghormati nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Rohina, M.Si, menekankan etika wawancara yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap petugas wawancara.
“Saya juga ingin menekankan pentingnya etika dalam proses wawancara. Setiap petugas harus mampu membangun komunikasi yang baik, menyampaikan pertanyaan secara tepat dan netral, menghormati responden, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan. Pelaksanaan wawancara harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga responden merasa nyaman dan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan,” tekannya.
Bagi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, ketersediaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan kependudukan dan keluarga. Data yang berkualitas memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi demografi, kesehatan, serta berbagai indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Melalui tahapan ini, berbagai aspek pelaksanaan survei dapat dievaluasi, mulai dari pemahaman petugas terhadap pertanyaan, alur wawancara, durasi pengumpulan data, hingga potensi kendala teknis maupun komunikasi dengan responden. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan instrumen dan mekanisme pelaksanaan survei.
Lebih dari sekadar kegiatan pembekalan teknis, workshop ini juga menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga integritas proses pengumpulan data. Setiap petugas memiliki tanggung jawab untuk menjalankan wawancara secara profesional, menghormati responden, menjaga kerahasiaan jawaban, serta memastikan informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Dengan terselenggaranya Workshop Petugas Wawancara Ujicoba SDKI 2027, diharapkan seluruh peserta memiliki kesiapan dan kompetensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan ujicoba secara optimal. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan SDKI 2027 dapat menghasilkan data berkualitas sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga di Indonesia.
Penulis : Dessy Phawestrina
Editor : Niken Wijayanti
Dokumentasi : Kristian S. Widagdo
Rilis : Senin, 16 November 2026