YOGYAKARTA – Rabu, 11 November 2026. Guna memperoleh gambaran mengenai penerapan kebijakan keamanan siber di lingkungan instansi vertikal, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaksanakan uji petik dalam rangka menindaklanjuti hasil verifikasi tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah pusat pada instansi vertikal tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilakukan dengan metode akses langsung, pengamatan, dan wawancara.
Wawancara terstruktur bertujuan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan tata kelola keamanan siber pada instansi vertikal melalui wawancara terstruktur yang mencakup 11 modul pertanyaan terbuka. Selanjutnya hasil wawancara akan dianalisis untuk memetakan kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan penerapannya pada instansi vertikal. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperkuat sosialisasi kebijakan, memperjelas pembagian kewenangan, serta meningkatkan koordinasi dalam pelaporan dan penanganan insiden keamanan siber
Dalam kegiatan yang berlangsung di ruang widya 1 tersebut, tim BSSN dari Direktorat Keamanan Siber Sektor Pusat terdiri dari 5 (lima) orang dipimpin oleh Didit Hari Kuncoro, Muhammad Zudan Taufiq dari Pusdatin Kemendukbangga/BKKBN, Pj. Data dan PJ. Teknologi Informasi pada Tim Kerja Data dan Informasi Perwakilan BKKBN DIY, serta Siswa Magang SMK N 2 Yogykarta. Dalam penjelasannya, Didit menyampaikan bahwa uji petik dilakukan untuk memetakan kondisi penerapan keamanan siber sekaligus memahami pembagian kewenangan antara instansi pusat dan instansi vertikal. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BSSN untuk menggali permasalahan dan memperoleh gambaran kondisi di lapangan. “Melalui kegiatan ini, kami ingin melakukan pemetaan dan belajar masalah, terutama untuk melihat bagaimana pembagian kewenangan antara instansi pusat dan instansi vertikal dalam pelaksanaan keamanan siber,” jelas Didit.
Menurutnya, hasil pengukuran tingkat kematangan keamanan siber di instansi pusat belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi di instansi vertikal. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan langsung untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat telah diterapkan oleh unit-unit vertikal. Didit juga menegaskan bahwa pelaksanaan uji petik ini bukan merupakan audit maupun penilaian yang menghasilkan skor bagi Perwakilan BKKBN DIY. Kegiatan tersebut lebih berfokus pada pengumpulan informasi dan kajian untuk memahami kondisi penerapan keamanan siber di lingkungan instansi vertikal. “Ini bukan audit dan bukan kegiatan penilaian yang langsung menghasilkan skor. Kami masih melakukan pengumpulan data dan analisis untuk memahami kondisi serta mencari instrumen yang sesuai bagi instansi vertikal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, tim BSSN juga menjelaskan Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI), yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan keamanan informasi dan siber melalui lima tingkatan. Pengembangannya mengacu pada sejumlah standar dan kerangka kerja keamanan informasi, di antaranya ISO 27001, CSM (Cyber Security Maturity), TMPI (Tingkat Maturitas Penanganan Insiden) yang merujuk pada CSF (Cybersecurity Framework), dan CIS (Critical Security Control) versi 7 dan 8.
Melalui kegiatan uji petik ini, BSSN mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tata kelola keamanan siber pada instansi vertikal melalui wawancara terstruktur yang mencakup 11 modul pertanyaan terbuka. Informasi tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk memetakan kesenjangan antara kebijakan dan penerapan keamanan siber di tingkat pusat maupun instansi vertikal. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar penguatan sosialisasi kebijakan, kejelasan pembagian kewenangan, serta koordinasi dalam pelaporan dan penanganan insiden keamanan siber.
Melengkapi kegiatan tersebut, Tim BSSN, Pusdatin didampingi Tim Datin BKKBN DIY juga berkesempatan melakukan diskusi dengan Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Rohina, M.Si. Dalam diskusi terbebut, Rohina mengucapkan terima kasih atas terpiihnya Perwakilan BKKBN DIY sebagai lokus uji petik. “Terpilihnya BKKBN DIY sebagai lokus uji petik merupakan kebahagiaan tersendiri karena dapat menjadi tambahan pengalaman dan pengetahuan yang berharga bagi tim terkait untk meningkatkan layanan kepada masyarakat dimasa mendatang,” ungkap Rohina.
Lebih lanjut, Rohina juga menitipkan pesan dan sangat mendukung upaya perbaikan layanan aplikasi, utamanya yang diakses langsung oleh kader, petugas faskes, dan petugas lapangan agar kedepan lebih lancar dan tidak terlalu sering mengalami error ataupun kendala. Dengan begitu, citra Kemendkbangga/BKKBN dalam melakukan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi dapat lebih baik sekaligus meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.
Penulis: Nitama Nurlingga Yotifa
Editor: Irfan
Dokumentasi: Keisha dan Djasmine
Rilis: 11 November 2026
