YOGYAKARTA — Bonus demografi bukan sekadar tentang banyaknya penduduk usia produktif. Ia adalah peluang besar yang hanya akan dicapai jika ditopang manusia yang sehat, terampil, produktif, inovatif, dan adaptif. Jika gagal dikelola, bonus tersebut justru berisiko berubah menjadi beban pembangunan. Kesadaran itulah yang mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Implementasi Pergerakan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Mendukung Bonus Demografi Melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)” yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan keluarga/BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (15/9/2026), di Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
Pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah sekaligus mendorong implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) agar tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. Kebijakan kependudukan diharapkan diterjemahkan menjadi aksi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Direktur Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN, I Made Yudhistira Dwipayama, S.Psi., M.Psi, hadir bersama Kepala Kemendukbangga/BKKBN DIY, Rohina, M.Si. Peserta FGD meliputi Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Lurah Giwangan, LPMK Kelurahan Giwangan, Ketua Kampung KB Giwangan, Ketua Rumah Data Kependudukan (RDK) Giwangan, serta Pokja Kampung KB.
Momentum bonus demografi Indonesia diperkirakan mencapai puncaknya pada periode 2030–2045, beriringan dengan target besar Indonesia Emas 2045. Rentang waktu tersebut menghadirkan jendela peluang yang strategis. Namun, besarnya populasi usia produktif tidak otomatis melahirkan pertumbuhan ekonomi. Dibutuhkan kualitas manusia yang mampu mengubah keunggulan demografis menjadi produktivitas dan kesejahteraan. Rohina mengingatkan tantangan yang perlu diantisipasi bersama.
“Tantangan kita adalah bagaimana memastikan penduduk tersebut memiliki kualitas, kesehatan, kompetensi, dan daya adaptasi sehingga benar-benar menjadi kekuatan pembangunan,” ujar Rohina.
Di sinilah perspektif kependudukan perlu masuk lebih dalam pada perencanaan pembangunan. Penduduk bukan hanya angka statistik, melainkan subjek sekaligus objek pembangunan. Karena itu, keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan. Namun jalan menuju kapitalisasi bonus demografi tidak sepenuhnya mulus. Pengangguran usia muda, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, produktivitas tenaga kerja yang belum optimal, ketimpangan antarwilayah, serta persoalan kesehatan dan gizi termasuk stunting menjadi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi secara terintegrasi.
Sebagai unit terkecil masyarakat, keluarga menjadi titik strategis karena merupakan ruang pertama pembentukan kualitas manusia. Dari keluarga, pembangunan karakter, kesehatan, pengasuhan, pendidikan, hingga kesiapan generasi menghadapi perubahan bermula.
Sementara itu, Made menekankan bahwa Kampung Keluarga Berkualitas memiliki posisi penting sebagai wadah untuk mendekatkan kebijakan kependudukan dengan kebutuhan riil masyarakat. Penguatannya tidak cukup hanya berkutat pada program keluarga berencana, tetapi perlu menjadi simpul integrasi berbagai intervensi lintas sektor.
“Kalau bonus demografi ingin dikapitalisasi menjadi kekuatan ekonomi, investasinya harus dimulai dari manusia dan keluarganya. Kampung Keluarga Berkualitas dapat menjadi ruang untuk mempertemukan data, program, kolaborasi, dan kebutuhan masyarakat dalam satu gerak pembangunan,” tegas Made.
FGD juga diarahkan untuk menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memperkuat koordinasi lintas sektor, sinkronisasi perencanaan pembangunan, pemanfaatan data kependudukan, serta monitoring dan evaluasi yang terukur. Langkah tersebut penting agar PJPK tidak berhenti di meja perencanaan.
Sebaliknya, perspektif kependudukan harus mengalir dari tingkat pusat dan daerah hingga kelurahan, lalu bermuara pada perubahan nyata di tengah keluarga. Setiap kesepakatan yang lahir dari forum ini diharapkan memiliki arah aksi yang jelas, sehingga dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan di tingkat lokal.
Kini saatnya menjadikan bonus demografi sebagai agenda bersama. Pemerintah daerah, perangkat kewilayahan, pengelola Kampung Keluarga Berkualitas, dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kolaborasi, mengintegrasikan data dan program, serta memastikan setiap rencana memiliki tindak lanjut yang terukur. Jangan biarkan bonus demografi sekadar menjadi statistik. Mari ubah potensi menjadi produktivitas, kebijakan menjadi aksi, dan keluarga menjadi fondasi Indonesia Emas 2045.
Penulis : Dessy Phawestrina
Editor : Tiara Rosivanengtyas
Dokumentasi : Kristian S. Widagdo, Gunanto
Rilis : Selasa, 15 September 2026
