YOGYAKARTA — Pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk, tetapi juga harus memastikan masyarakat tumbuh sehat, berpendidikan, produktif, sejahtera, dan memperoleh perlindungan yang memadai. Semangat inilah yang menjadi landasan penguatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) melalui kegiatan bertajuk “Implementasi PJPK di Kampung Keluarga Berkualitas” yang dilaksanakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN DIY, Kamis (15/10/2026) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
PJPK merupakan penjabaran lima tahunan dari Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) yang memuat indikator, target, dan strategi terukur. Dokumen ini menjadi instrumen untuk menyelaraskan kebijakan kependudukan dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga program pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran. Berdasarkan data capaian indikator PJPK Kabupaten Gunungkidul tahun 2025, sebanyak 25 dari 30 indikator telah mencapai target, sementara empat indikator belum mencapai target dan satu indikator belum teridentifikasi ketercapaiannya karena tidak memiliki target tahun 2025. Hasil ini menjadi modal penting sekaligus pengingat bahwa pembangunan kependudukan membutuhkan evaluasi dan tindak lanjut yang konsisten.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Rohina, M.Si, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan agenda tersebut.
“Pembangunan kependudukan adalah tanggung jawab bersama. Capaian indikator harus menjadi dasar untuk memperkuat program, memperbaiki intervensi yang belum optimal, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Sejumlah indikator telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan pada tahun 2025. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 7,64 tahun, melampaui target 7,37 tahun. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 14,15 persen, lebih rendah dibandingkan target 14,78–15,18 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) mencapai 73,4, melampaui target 66,40. Capaian tersebut mencerminkan kemajuan pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan keluarga di Kabupaten Gunungkidul.
Kinerja positif juga terlihat pada indikator Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Mandiri. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat desa yang mengintegrasikan dan mengonvergensikan pemberdayaan serta penguatan institusi keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Persentasenya mencapai 53,47 persen, melampaui target 35,80 persen. Capaian ini memperlihatkan pentingnya penguatan Kampung KB sebagai wadah integrasi 5 sasaran utama PJPK, yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk dan inklusi sosial, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, serta administrasi kependudukan di tingkat lokal.
Meski demikian, sejumlah pekerjaan rumah perlu segera ditangani. Proporsi kebutuhan keluarga berencana (KB) yang terpenuhi tercatat 86,5 persen, masih di bawah target 88,30 persen. Prevalensi stunting pada balita berada pada angka 19,7 persen, belum memenuhi target yang ditetapkan. Indikator angka kematian ibu juga belum mencapai target, sedangkan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman tercatat 2,4 persen, jauh di bawah target 13,50 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kependudukan harus dilaksanakan secara menyeluruh. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan kebutuhan KB, percepatan penurunan stunting, perbaikan sanitasi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan keluarga perlu berjalan beriringan.
Untuk memastikan hasil evaluasi memberikan dampak nyata, pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait perlu memperkuat pemantauan rencana aksi PJPK. Setiap kegiatan perlu diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan daerah tahun 2026, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah, serta dukungan pembiayaan yang tersedia. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kendala secara spesifik, mendokumentasikan upaya yang telah dilakukan, dan merumuskan dukungan yang dibutuhkan. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pelaporan angka, melainkan menghasilkan langkah perbaikan yang jelas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti.
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) juga menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi ketercapaian pelaksanaan PJPK melalui lima dimensi dan 17 indikator. Hasil pengukuran dapat menjadi dasar untuk menentukan intervensi kebijakan sesuai tantangan yang dihadapi masing-masing daerah. Perwakilan BKKBN DIY mendorong pemerintah kabupaten, perangkat daerah, pengelola Kampung KB, serta mitra pembangunan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program kependudukan terintegrasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
Mari bersama memperkuat pembangunan kependudukan mulai dari keluarga dan lingkungan sekitar. Pemerintah daerah, tenaga lini lapangan, kader, komunitas, dan masyarakat dapat berperan melalui peningkatan akses layanan keluarga berencana, pencegahan stunting, pengasuhan yang berkualitas, serta dukungan terhadap keluarga di setiap tahap kehidupan. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan dan tindak lanjut berbasis data, Gunungkidul diharapkan mampu meningkatkan kualitas penduduk sekaligus mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Pembangunan kependudukan bukan sekadar target dalam dokumen, melainkan investasi bersama untuk masa depan generasi dan daerah.
Penulis : Dessy Phawestrina
Editor : Dewi Novitasari
Dokumentasi : Tiara Rosivanengtyas
Rilis : Kamis, 15 Oktober 2026
