YOGYAKARTA, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN — “Bahasanya jangan ndakik-ndakik (tidak membumi).” Peringatan ini disampaikan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KGPAA Paku Alam X, saat membuka pertemuan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dengan tema “Penguatan Kolaborasi Pentahelix untuk Percepatan Penurunan Stunting di DIY”.
Forum koordinasi ini diselenggarakan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bertempat di Grand Rohan Hotel, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Rabu (30/10/2024).
Maksud Wakil Gubernur DIY adalah agar dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting harus diutamakan keputusan yang sifatnya segera dalam mengambil langkah (action) nyata secara cepat dan tepat.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu di depan anggota kabinet agar dalam melaksanakan program-program yang sudah disusun, kementerian dan lembaga mengurangi acara seremonial maupun seminar yang tidak perlu.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah, SH, MPH dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan kasus stunting melalui intervensi komprehensif dan terintegrasi.
Ia memaparkan bahwa pelaksanaan kegiatan strategis percepatan penurunan stunting (Quick Wins) yang dilaksanakan di DIY telah berjalan dengan baik, Di antaranya Audit Kasus Stunting yang dilaksanakan dalam dua siklus dan pemanfaatan aplikasi
pendampingan melalui Elsimil untuk calon pengantin, obu hamil, ibu pasca persalinan serta ibu yang mempunyai baduta.
Ada juga kegiatan mini lokakarya di seluruh kapanewon/kemantren di DIY yang merupakan forum rembug stunting di tingkat lapangan, program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang telah memiliki 21 mitra pemberi manfaat dengan sasaran penerima manfaat sejumlah 1.433, serta Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) berjumlah 438 kelompok yang tersebar di seluruh wilayah.
“BKKBN juga telah melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data dengan tujuan menyediakan data keluarga berisiko stunting yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran operasional pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan maupun intervensi program dalam rangka percepatan penurunan stunting,” tambah Iqbal.
Kegiatan verifikasi dan validasi data tersebut sudah dilaksanakan pada 23 April sampai 31 Mei 2024.
Namun Iqbal juga menyebutkan bahwa prevalensi stunting di DIY meningkat menjadi 18% pada tahun 2023, naik 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya. “Target kami adalah menurunkan angka ini menjadi 14% pada 2024, sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY,” tambahnya.
Untuk mendukung program percepatan penurunan stunting, mitra kerja maupun stakeholder telah melakukan berbagai inovasi. Beberapa inovasi yang telah dilakukan Pemerintah DIY, seperti Digitalisasi Stunting, GERAI MAMI GIZELA (Gerakan Remaja Untuk Penuhi Makan Minum Gizi Lengkap Pada Balita), Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), BANTU-BANTING (“SIBAKUL Membantu Bersama Menurunkan Stunting”).
Apa yang disampaikan Iqbal tersebut sejalan dengan amanat Wakil Gubernur DIY sebelumnya yang menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media.
“Perubahan mindset masyarakat dan kearifan lokal sangat penting dalam penanganan stunting. Masih ada pandangan bahwa selama anak kenyang dan tidak rewel, asupan gizinya sudah cukup. Padahal itu belum tentu memenuhi standar gizi,” ujarnya.
KGPAA Paku Alam X juga menyoroti tiga langkah prioritas yang akan diimplementasikan, yaitu koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data dan teknologi informasi, perubahan perilaku serta pendampingan keluarga.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan dipantau secara berkala, dengan indikator yang jelas hingga akhir 2024.
Sekretaris Utama BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, selaku Ketua Pelaksana Sekretariat PPS Nasional yang hadir melalui daring juga menyampaikan bahwa intervensi serentak dalam pengukuran pencegahan stunting merupakan salah satu momentum peningkatan kualitas pengukuran dan intervensi yang efektif.
“SDM yang kompeten atau T
terlatih, alat ukur standar dan cakupan yang tinggi (>95%) merupakan kunci dari peningkatan kualitas pengukuran”, tegas Tavip.
Dalam acara ini dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di DIY Tahun 2023.
Sekaligus juga ditandai dengan peluncuran Population Clock DIY sebagai bentuk inovasi dalam pemantauan data kependudukan secara real-time dengan data yang ditampilkan. Meliputi perkiraan jumlah penduduk, perkiraan jumlah kelahiran, dan perkiraan jumlah kematian di suatu wilayah yang dibuat berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
Kegiatan ditutup dengan paparan materi dari Program Manager Sekretariat Pelaksana PPS Pusat, Dr. Sudibyo Alimoeso, MA, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, ST, MT, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes, dan Pendiri Sekolah Pramugari, Sri Indaryati.
Bertindak sebagai moderator pada panel pertama adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, DP3AP2 DIY Soleh Anwari, S.ST, serta Kepala Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Andriyan Muryanto, SH, MA pada panel kedua.*
Penulis : Ratnajulie Yatnaningtyas
Editor: Santjojo Rahardjo
