Yogyakarta – Sinergikan dan sosialisasikan program kerja tahun 2024, Tim Kerja Akses dan Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN DIY adakan Pertemuan Koordinasi Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) di Edotel Kenari Yogyakarta Selasa, 30 Januari 2024.
Andi Ritamariani selaku Kepala Perwakilan BKKBN DIY hadir memberikan sambutan. Ritamariani menyampaikan harapan bahwa selain sosialisasi program kerja, kegiatan ini juga nantinya dapat menghasilkan mapping target Indikator Kinerja Utama (IKU). “Beberapa indikator harus menjadi perhatian bersama seperti capaian Angka Kelahiran Total. Kita harus libatkan perguruan tinggi untuk melakukan analisa lebih jauh,” ungkap Ritamariani dalam sambutannya.
Berdasarkan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2023, TFR di DIY berada pada angka 1.81. Ritamariani menambahkan bahwa bagi provinsi dengan TFR di bawah angka 2 harus lebih berhati-hati. Jangan sampai target terus diturunkan dan DIY berada pada kondisi yang sama dengan negara dengan TFR rendah seperti Jepang.
Selanjutnya paparan dari M.Z. Fathurachman selaku Ketua Tim Kerja Akses dan Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN DIY.
“Pertemuan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi yang komprehensif terkait program kerja tahun 2024 kepada mitra, khususnya OPD KB Kabupaten/Kota,” ungkap Fathurachman selaku Ketua Tim Kerja Akses dan Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN DIY.
Fathurachman juga menyatakan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu menjadi pemantik terciptanya sinergi yang baik antara Perwakilan BKKBN DIY dan mitra kerja khususnya OPD KB Kabupaten/Kota.
Dalam paparannya, Fathurachman menyampaikan bahwa hampir target kinerja tahun 2024 telah tercapai semua. Beberapa diantaranya adalah TFR, unmet need, Angka Kelahiran pada Wanita Usia Subur usia 15-19 tahun, persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang siap melayani Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, persentase kesertaan KB di kabupaten/kota dengan kesertaan rendah, persentase kehamilan tidak diinginkan (KTD), dan persentase pelayanan KB Pasca Persalinan.
Setelah paparan dari Ketua Tim Kerja Akses dan Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, dilanjutkan paparan dari masing-masing PIC. Ratna Anita Sari selaku PIC Kegiatan Akses Kualitas Pelayanan KB menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) indikator kegiatan Akses Kualitas Pelayanan KB.
“Terdapat lima indikator kegiatan, diantaranya peningkatan jumlah fasyankes yang teregister dalam SIM BKKBN, peningkatan cakupan pelayanan KB di rumah sakit (PKBRS), persentase fasyankes teregister yang mendapat ketersediaan alokon MKJP, persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang siap melayani KB MKJP, serta jumlah tenaga pelayanan mendapatkan fasilitasi kompetensi,” papar Ratna.
Selain terkait target kegiatan, Ratna juga menyampaikan beberapa lomba yang akan dilaksanakan selama 2024 serta ketersediaan alokon. Terakhir, disampaikan juga beberapa rekomendasi terkait capaian indikator kegiatan tahun 2023.
Selanjutnya disampaikan materi dari PIC Kesertaan KB di Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, Kurnia Irvyanty. Beberapa poin yang disampaikan adalah terkait pembinaan kesertaan KB pria, pembinaan kesertaan KB MKJP, dan pembinaan kesertaan KB di wilayah khusus.
Paparan materi ketiga dari PIC Kesehatan Reproduksi, Yuliana Ratih. Yuliana menyampaikan bahwa terdapat target kinerja yang harus dicapai di Kesehatan Reproduksi, yaitu 5 kabupaten/kota mendapatkan fasilitasi pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan.
Setelah selesai pemaparan materi dari masing-masing PIC, dilanjutkan diskusi antara peserta yang terdiri dari Pengelola Program KB-KR dari masing-masing OPD KB Kabupaten/Kota dengan Tim Kerja Akses Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. Selanjutnya, akan disusun rumusan kegiatan atau rencana tindak lanjut dari kegiatan ini.
Penulis: Umi Lutfiah
