BANDUNG — Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta (BKKBN DIY) melaksanakan benchmarking pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ke Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Rabu–Jumat (3–5/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis penguatan Reformasi Birokrasi dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, setelah BKKBN DIY berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2024.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat serta kesediaan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran. Ia menegaskan bahwa capaian WBK bukan menjadi titik akhir, melainkan pijakan untuk melakukan perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan menuju predikat WBBM sebagai level tertinggi pembangunan Zona Integritas.
Benchmarking ini menjadi sarana penting untuk memperluas wawasan sekaligus melakukan pembelajaran langsung terkait praktik terbaik pembangunan ZI, mulai dari penguatan budaya kerja, kepemimpinan perubahan, digitalisasi proses bisnis, pengelolaan survei kepuasan masyarakat, hingga pengembangan inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata. Diharapkan, hasil benchmarking ini mampu menumbuhkan kembali motivasi internal serta mempercepat lahirnya inovasi pelayanan publik di lingkungan BKKBN DIY.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dr. Dadi Ahmad Roswandi, S.Si., M.Si, menyampaikan bahwa keberhasilan meraih predikat WBBM merupakan hasil konsistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dijalankan sejak 2019 hingga 2024. Penguatan pada enam area perubahan; yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fondasi utama pembangunan Zona Integritas di Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, Tim Zona Integritas BKKBN Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa peningkatan tata kelola internal dilakukan melalui optimalisasi teknologi informasi, penyederhanaan birokrasi, serta digitalisasi layanan. Sejumlah inovasi strategis dikembangkan, antara lain SIINDIT KEREN untuk digitalisasi surat tugas, SIPALING KERJA sebagai sistem monitoring kinerja petugas lapangan, Aksi Bangga Kencana sebagai platform pembelajaran daring, serta penerapan standar ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
Pada aspek pelayanan publik, BKKBN Provinsi Jawa Barat menghadirkan berbagai inovasi responsif dan inklusif, seperti layanan WhatsApp PASTI KB, Konseling Online Satyagatra Sauyunan, layanan Ratu Bening berbasis braille untuk remaja inklusi, hingga pengembangan Rumah Data Kependudukan Digital yang terus mengalami peningkatan signifikan. Inovasi tersebut berkontribusi pada peningkatan akses informasi, kualitas edukasi kependudukan, serta efektivitas pelayanan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
Berbagai upaya tersebut turut memperkuat kinerja organisasi, yang tercermin dari diraihnya puluhan penghargaan tingkat nasional serta penetapan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat sebagai unit kerja pelayanan percontohan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. Meski demikian, sejumlah tantangan tetap dihadapi, di antaranya terkait penguatan infrastruktur digital, peningkatan pemahaman SDM, serta pengelolaan perubahan organisasi secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan benchmarking ini, Perwakilan BKKBN DIY optimistis dapat mengadopsi strategi dan praktik baik yang relevan sesuai karakteristik wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembelajaran ini diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Benchmarking Zona Integritas ini sekaligus menegaskan komitmen Perwakilan BKKBN DIY untuk terus bertransformasi, menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas, dan mempercepat pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) demi meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Penulis Christin Aprilya Adam
