Yogyakarta – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta konsisten mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2022 – 2027 dengan salah satu misinya meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan. Senin, 23 Februari 2026, Kepala Perwakilan BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah menghadiri pertemuan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala DP3AP2 DIY Erlina Hidayati Sumardi dan dihadiri oleh OPD terkait tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Forum OPD Renja merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat atau dampak dari program dan kegiatan OPD, sebagai wujud pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027. Tujuan dibentuknya Forum OPD Renja yaitu: membahas usulan masyarakat untuk pembangunan daerah; mendiskusikan serta menanggapi usulan bersama OPD; menindaklanjuti usulan yang diakomodasi melalui program/kegiatan OPD (APBD dan sumber lainnya).
Permasalahan yang masih dihadapi terkait program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana antara lain: renggangnya pola relasi di dalam keluarga dan masyarakat akibat perkembangan teknologi informasi sehingga menurunkan ketahanan keluarga; pemakaian gadget yang tidak diikuti dengan literasi digital yang cukup; permasalahan psikososial remaja, kasus kenakalan remaja, pernikahan usia dini, dan kehamilan tidak diinginkan; jumlah lansia yang akan terus bertambah; rendahnya partisipasi laki-laki dalam KB; kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholders dalam kesehatan reproduksi; serta belum optimalnya implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Menjawab tantangan tersebut telah dirumuskan beberapa aktivitas di tahun 2027 meliputi: Rembug stunting; Aksi konvergensi; Bidang Forum TPPS; dan Pendewasaan Usia Perkawinan.
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2027 sesuai dengan arahan Gubernur agar menegakkan prinsip perencanaan berbasis data yang akuntabel serta memperluas kolaborasi multipihak. Kepala Perwakilan BKKBN DIY menyampaikan apresiasi kepada DP3AP2 DIY dan seluruh OPD terkait karena beberapa program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) sudah masuk dalam RKPD “Terima kasih dan apresiasi terkait PJPK, DIY sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan penghargaan, mohon dukungan dan kolaborasi dari Pemda terutama untuk program prioritas dan quickwins” ujar Iqbal. Semoga dengan perencanaan yang sistematis dapat diimplementasikan secara sinergis dan kolaboratif sehingga manfaat program dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat DIY.
Penulis : Dessy Phawestrina
Editor : Tim Humas Perwakilan BKKBN DIY
Dokumentasi : Tiara Rosivanengtyas
Rilis : Senin, 23 Februari 2026
