BANTUL — Peringatan Hari Kartini 21 April bagi BKKBN merupakan kesempatan atau momentum untuk mendongkrak capaian target pelayanan KB, utamanya KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Dalam rangka memanfaatkan momentum Hari Kartini inilah BKKBN menggelar Baksos Pelayanan KB serentak 18 – 30 April 2024 di seluruh faskes termasuk tempat praktek bidan di seluruh provinsi di Indonesia.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani meninjau pelaksanaan Baksos yang diselenggarakan di tempat praktek mandiri bidan Amalia di kota Bantul pada Senin, 22 April 2024. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul Emi Masruroh yang juga istri Bupati Bantul menyambut langsung Andi Ritamariani dan jajarannya. Emi Masruroh tampak didampingi Agus Tri Widiyantara Kepala Dinas Kesehatan dan Ninik Istitarini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB).
“Pelayanan KB yang dipadukan dengan momentum seperti Hari Kartini ini sangat strategis untuk mengejar capaian target” demikian diungkapkan Andi Ritamariani dalam sambutannya. Ditambahkannya, persentase “kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi” atau Unmet Need DIY sebesar 14,2% yang masih lebih tinggi dari angka nasional 11,5% menjadi keprihatinan bersama dan Baksos Pelayanan menjadi salah satu strategi untuk menurunkannya. Unmet Need merupakan kondisi dimana pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya berKB namun tidak menggunakan alat kontrasepsi atau tidak terjangkau pelayanan. Sedangkan PUS yang tidak berKB karena sedang mengupayakan punya anak (IAS/ Ingin Anak Segera) tidak termasuk Unmet Need.
Pengaturan kelahiran melalui pemakaian alat kontrasepsi juga merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan alat kontrasepsi dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). KTD sangat berpotensi menambah jumlah anak stunting, juga menambah resiko kematian ibu dan bayi saat proses kehamilan dan kelahiran. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal. Pertama, pada usia ibu yang di atas 35 tahun kondisi rahim dan organ reproduksi wanita sudah tidak ideal lagi untuk hamil hamil sehingga harus dicegah untuk tidak hamil. Anak yang dikandung dalam kondisi rahim ibu yang tidak ideal beresiko mengalami stunting.
Demikian pula kehamilan yang terlalu sering apalagi jaraknya berdekatan juga beresiko pada kesehatan ibu dan anak. Disamping itu jika hamil sementara masih mengasuh baduta (anak di bawah dua tahun) maka kualitas ASI menurun. Setelah anak lahir karena harus mengasuh dua balita sekaligus maka kualitas pengasuhan tidak akan bisa maksimal sehingga kedua anak akan mengalami resiko stunting yang lebih besar. Untuk menghindari stunting, ibu yang baru melahirkan harus segera mendapatkan pelayanan kontrasepsi agar jarak kelahiran tidak terlalu dekat sehingga perkembangan serta pengasuhan bayi dan balita bisa lebih optimal.
Saat menyampaikan laporan, Kepala DP3AP2KB Ninik Istitarini menilai kegiatan baksos ini sebagai sebagai langkah yang tepat.
“Melalui pelayanan (baksos) KB ini, diharapkan dapat mendorong antusiasme masyarakat atau PUS untuk menjalankan program KB khususnya dengan KB MKJP, agar terwujud keluarga yang berkualitas” ungkap Ninik. Ninik juga melaporkan angka Unmet Need Bantul sebesar 15 persen yang sedikit di atas angka provinsi DIY yang memerlukan upaya gencar untuk mengajak mereka berKB.
Selanjutnya Kepala Perwakilan BKKBN DIY bersama Ketua TP PKK, Kepala DP3AP2KB, Kadinkes dan pejabat Forkompimda meninjau pelaksanaan baksos dan berdialog dengan para akseptor. Baksos pelayanan KB di Bidan Amalia ini rupanya sangat diminati masyarakat, terbukti tercatat lebih 100 calon akseptor yang mendaftar, yang merupakan hasil upaya para Penyuluh KB dari 17 Kapanewon (Kecamatan) yang ada di Bantul. Peserta juga mendapatkan KIE mengenai metoda kontrasepsi yang disampaikan oleh dr. I Nyoman Tritia W Sp.OG(K).
Penulis : FX Danarto SY
