YOGYAKARTA—Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wihaji mengingatkan para gubernur dan bupati/walikota untuk memperhatikan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), menjadikannya bagian dari RPJMD, serta mengimplementasikan dalam program dan kegiatan karena akan menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah. Ditambahkan Wihaji, Indeks Pembangunan Berwawasan Kepedudukan (IPBK) menjadi salah satu rapor keberhasilan Kepala Daerah.
“Saya tahu benar (hal tersebut), karena saya pernah menjadi kepala daerah,” demikian pesan Wihaji saat memberikan sambutan secara daring pada pembukaan Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 Regional II, yang berlangsung di Gedung Pertemuan Prima SR yang berlokasi di Jalan Magelang KM 11 Sleman Yogyakarta
Pembangunan berwawasan kependudukan menjadi salah satu paradigma perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Untuk jangka panjang telah diwajibkan bagi daerah untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), yang merupakan dokumen perencanaan 25 tahun. Sedangkan untuk jangka menengah (5 tahun) GDPK diturunkan menjadi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang menuntun bagaimana mencapai GDPK. Maka sudah selayaknya penyusunan PJPK mendapatkan perhatian serius para kepala daerah, sebab menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Kepala Daerah.
Bonivasius Prasetyo Ichtiarso, Deputi Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN yang hadir dan memberikan materi pada pertemuan tersebut menegaskan bahwa IPBK bukanlah hal yang baru, sudah ada sebelumnya.
“Kuncinya adalah internalisasi atau memasukkan 30 indikator keberhasilan pembangunan berwawasan kependudukan yang ada pada GDPK yang strategi pencapaiannya ada pada PJPK ke dalam dokumen perencanaan daerah atau RPJMD” terang Bonivasius.
“Kita dikatakan telah berhasil mencegah lonjakan penduduk, (artinya) program KB kita berhasil. Terus selanjutnya apa?” pertanyaan retorik ini disampaikan oleh Inspektur Utama Kemendukbangga/BKKBN Ucok Abdulrauf Damenta kepada media sesaat setelah membuka secara resmi pertemuan dengan memukul gong. Setelah isu pertumbuhan penduduk teratasi, maka berikutnya menurut Damenta adalah soal peningkatan kualitas SDM.
“Agar anak-anak kita mempunyai daya saing di tengah persaingan internasional,” ujar Damenta. Maka persoalan pembangunan keluarga seperti stunting, pernikahan usia dini, pengasuhan anak, dan seterusnya menjadi penting.
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X menyampaikan harapannya agar pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah melalui internalisasi PJPK 2025–2029.
“RPJMD dan Renstra daerah tak cukup hanya menjadi dokumen formal, melainkan harus berfungsi sebagai panduan aksi nyata yang selaras dengan dinamika kependudukan dan kebutuhan masyarakat,” Sultan menambahkan dalam sambutannya.
Tidak hanya mendengarkan pengarahan saja, para peserta juga berdiskusi dan memaparkan internalisasi indikator pembangunan berwawasan kependudukan dalam RPJMD masing-masing provinsi. Untuk menguatkan komitmen, sebagai penutup dilakukan penandatanganan Berita Acara Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, oleh peserta mewakili instansi masing-masing baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah menuturkan pertemuan regional yang diprakarsai Inspektorat Utama Kemendukbangga/BKKBN ini diikuti lima provinsi di Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Daerah Khusus Jakarta. Peserta berasal dari instansi BAPPEDA dan Dinas pengampu Kependudukan dan KB provinsi dan kabupaten/kota, serta Pewakilan BKKBN Provinsi. Turut hadir dan memberikan penguatan kepada sekitar 200 peserta, Pejabat Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri Reza Pratama.
Penulis : FX Danarto SY