YOGYAKARTA — Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu, reformasi birokrasi terus bergulir yang ditandai dengan pemangkasan jabatan struktural eselon 3 dan 4 untuk dialihkan menjadi jabatan fungsional. Tujuannya adalah agar ASN sebagai pelayan publik lebih profesional dan fokus pada peningkatan pelayanan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) termasuk instansi vertikal yang paling awal memulai alih jabatan struktural eselon 3 dan 4 menjadi jabatan fungsional. BKKBN bahkan telah berhasil membentuk jabatan funsional baru di bidang kependukan dan Keluarga Berencana, yaitu Pranata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB).
Semangat memperbanyak pejabat fungsional tersebut terus berlangsung. Di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk kesekian kalinya pada Jumat (06/09/2024) dilangsungkan pelantikan pejabat fungsional di aula Kencana kantor tersebut.
Dengan dilantiknya 24 Pejabat Fungsional baru kali ini, maka jumlah pejabat fungsional pada Perwakilan BKKBN DIY telah mencapai 64% total seluruh ASN atau 57 dari 89 ASN yang bekerja di kantor. Jika diperhitungkan dengan Penyuluh KB dan PLKB sebanyak 186 orang yang bertugas di seluruh Kapanewon dan Kemantren (setingkat Kecamatan) yang memang sejak dulu adalah pejabat fungsional maka persentase tersebut lebih tinggi lagi mencapai 88%.
Pegawai yang baru saja mengikrarkan sumpah/janji di depan rohaniwan tersebut terdiri dari 20 orang Fungsional Penata KKB Ahli Pertama dan 1 orang Fungsional Perencana Ahli Pertama, masing-masing perpindahan dari Jabatan Pelaksana. Kemudian 1 orang fungsional Penyuluh KB, perpindahan dari fungsional PLKB dan 2 orang fungsional Penata KKB Ahli Muda, perpindahan dari jabatan Auditor Ahli Muda.
“Dengan banyaknya pengalihan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional ini para PNS bisa bekerja lebih profesional sesuai kompetensi di bidangnya masing-masing. Para pejabat fungsional dituntut memberikan kinerja terbaiknya sesuai keterampilan dan keahlian yang dimiliki,” demikian pesan Kepala Perwakilan BKKBN DIY Muhamad Iqbal Apriansyah sesaat setelah melantik 24 pejabat fungsional tersebut.
Ditambahkan Iqbal, para pejabat fungsional juga harus dapat menjadi katalis bagi percepatan kerja birokrasi bagi instansinya. Iqbal juga mengingatkan para terlantik dan seluruh jajarannya yang menyaksikan pelantikan bahwa dengan tren TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran) yang terus menurun hingga rata-rata kurang dari 2 anak yang dilahirkan oleh setiap perempuan di DIY maka, fokus BKKBN DIY bukan lagi menurunkan jumlah kelahiran, tetapi lebih pada peningkatan kualitas dan optimalisasi bonus demografi untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045.
“Hendaknya Saudara tidak memaknainya sekedar peningkatan karier dan kesejahteraan. Tetapi maknailah semua ini sebagai kepercayaan dari Pemerintah dengan cara memberikan kinerja sebaik mungkin dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan.
Penulis : Christin AA
Editor : FX Danarto SY
