YOGYAKARTA—Dokter Hasto, panggilan akrab Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berpesan agar para kader kesehatan dan kader KB di lapangan untuk menuntaskan pengukuran status gizi balita di Posyandu dan melaporkannya melalui EPPGBM atau aplikasi elektronik Pengukuran dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. Hal itu disampaikan dokter Hasto menjawab awak media seusai memberikan arahan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana Provinsi DIY di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Kamis (28/03/2024).
EPPGBM merupakan aplikasi elektronik untuk melaporkan hasil pencatatan status gizi masyarakat yang dilakukan oleh tenaga medis dan kader di Posyandu. Yang dicatat dan dilaporkan antara lain mencakup data-data status gizi balita termasuk yang menderita stunting. Dengan demikian EPPGMB dapat menampilkan data kasus stunting yang lebih riil karena bukan merupakan pengukuran dengan metode sampel sebagaimana Survei Kesehatan Indonesia (SKI).
“Saat ini baru sekitar 50 persen data balita yang terlaporkan dalam EPPGBM. Padahal jika cakupannya mendekati 100 persen maka data stunting yang diambil dari EPPGBM dapat dipadupadankan dengan hasil pengukuran SKI untuk mendapatkan data prevalensi stunting yang lebih riil.” tandas dokter Hasto. Tentu saja teknik, kaidah, dan peralatan yang digunakan untuk pengukuran di Posyandu harus terstandar. Kepala BKKBN mengibaratkan data EPPGM sebagai “real count”, sedangkan hasil SKI adalah ”quick count” karena merupakan hasil survei berbasis sampel.
Selain masalah stunting, dokter Hasto juga menyinggung mengenai bonus demografi yang dialami DIY. Berkurangnya beban usia produktif atau berkurangnya angka ketergantungan di DIY disebabkan dua hal, yang pertama adalah menurunnya angka kelahiran (TFR) dimana sudah mencapai kedua yang terendah sesudah DKI Jakarta dengan TFR 1,81.
Yang kedua, penurunan angka ketergantungan juga disebabkan oleh migrasi (masuk) usia produktif ke DIY baik untuk sekolah maupun bekerja. Faktor kedua ini dapat mengakibatkan bonus demografi “semu” karena pendatang usia produktif tersebut mengirimkan atau membelanjakan sebagian penghasilannya ke luar ke daerah asalnya.
Pada kesempatan tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X DIY yang diwakili Wagub KGPAA Paku Alam X menekankan pentingnya momen Rakerda ini dalam perencanaan kebijakan di bidang kependudukan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita dihadapkan pada sebuah momen strategis, dimana kesempatan untuk mengoptimalkan bonus demografi, harus dijadikan momentum investasi SDM yang masif dan berkelanjutan. Ini adalah saatnya untuk kita, secara bersama-sama, merancang dan melaksanakan rencana aksi yang komprehensif, yang tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, tetapi juga menempatkan negara kita pada lintasan yang benar menuju Indonesia Emas 2045” demikian disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Gubernur.
Pesan Gubernur tersebut jumbuh dengan tema Rakerda Bangga Kencana tahun ini yaitu Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045.
Sebelumnya dalam laporan penyelenggaraan Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani menyampaikan capain 6 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 6 IKU hanya satu indikator yang tidak tercapai, yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dari target DIY sebesar 67,66 hanya tercapai 64,12. Walaupun demikian, capaian tersebut sudah berada di atas rata-rata iBangga nasional.
“Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai rasio ketergantungan terendah kedua, namun masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi,” tandas Ritamariani. Oleh karenanya keberhasilan pengelolaan kuantitas penduduk harus diikuti dengan pengelolaan kualitas SDM untuk kemajuan kesejaheraan. Ditambahkan Ritamariani, suatu wilayah yang telah mencapai rasio ketergantungan rendah dan memperoleh bonus demografi, maka selanjutnya akan memasuki tahap berikutnya dengan tantangan yang berbeda, seperti perawatan penduduk lanjut usia (lansia), serta pelayanan dan jaminan kesehatan penduduk lansia.
Rakerda kali ini menampilkan tiga narasumber yang menyampaikan materi untuk dibahas. Mereka adalah Prof. Dr. Sukamdi, pakar demografi UGM yang menelaah Bonus Demografi sebagai harapan dan Ttantangan menuju Indonesia Emas 2045. Sementara arah kebijakan kependudukan dan penurunan stunting disampaikan Kepala BAPPEDA DIY yang diwakili Sekretaris Nuriyyatul Maziyyah.
Yang berbeda dari biasanya, Rakerda Bangga Kencana tahun ini mengundang Budayawan/seniman Susilo Nugroho (dikenal dengan nama panggung Den Baguse Ngarso) yang menyampaikan tentang pengelolaan ketahanan keluarga berbasis budaya dan kearifan lokal. Selain itu juga dilakukan penandatangan kesepahaman bersama antara BKKBN DIY dengan Stikes AKBIDYO, dan antara BKKBN DIY dengan instansi yang mengampu kependudukan dan KB di Kabupaten/Kota mengenai break down target kinerja program Bangga Kencana di tiap wilayah.
Penulis: FX Danarto SY
