Disparitas Antar Provinsi Tinggi, Mulai 2024 Kebijakan Terkait Penurunan Angka Kelahiran Harus Diubah

YOGYAKARTA—Angka kelahiran (Total Fertility Ratio/TFR) untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang idealnya ada di kisaran 2,1. Angka kelahiran 2,1 ini menunjukkan bahwa setiap wanita selama masa suburnya rata-rata memiliki 2,1 anak. Saat ini berkat gencarnya program KB, angka kelahiran di Indonesia berkisar pada angkat 2,18. Sejumlah daerah angka kelahirannya masih di atas 2,2 dan sebagian lagi di bawah 2,1 bahkan di bawah 2,0 seperti DIY yang angka kelahiannya 1,89. Artinya rata-rata wanita di DIY anaknya kurang dari dua.

“Maka mulai 2024, kebijakan mengenai penurunan TFR tidak bisa disamaratakan antara provinsi yang TFR nya sudah rendah dengan yang masih tinggi,” demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santosa pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Bidang ADPIN di Hotel Mulia Purosani Yogyakarta, Selasa (05/03/2024).

“Kita patut bersyukur saat ini Indonesia sudah memasuki Replcement Level Fertility dengan TFR 2,18. Artinya bahwa setiap wanita melahirkan 2,1 anak selama masa reproduksinya. Namun demikian disparitas antar provinsi masih signifikan, antara 1,75 (DKI) dan 2,79 (NTT)” tambah Teguh. Tentunya kebijakan terkait TFR bagi DKI dan DIY serta Bali yang sudah di bawah 2,0 harus diarahkan untuk tidak turun atau naik secara signifikan. Jadi diusahakan agar relatif tetap. Sementra untuk NTT dan provinsi lainnya yang masih tinggi harus terus diupayakan agar TFR turun mendekati 2,1.

Berdasarkan perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang ADPIN tahun 2023 yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelaporan dan Statistik menggunakan sumber data hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK-23), dari 3 IKU Kedeputian Bidang ADPIN, terdapat 2 IKU yang berhasil dicapai yaitu Indikator Persentase masyarakat terjangkau Program Bangga Kencana dan Tingkat Putus Pakai Pemakaian Kontrasepsi yang berhasil ditekan. Sedangkan IKU yang belum maksimal tercapai jika dibandingkan dengan target Renstra 2020- 2024 adalah Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (unmet need).

Sebagaimana dilaporkan Soetriningsih, Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi kegiatan yang selengkapnya bertajuk Pertemuan Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kegiatan Bangga Kencana Dan Percepatan Penurunan Stunting Bagi Tim Kerja Bidang Advokasi, Penggerakan Dan Informasi Pusat Dan Provinsi ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari Perwakilan BKKBN se-Indonesia dan Kedeputian ADPIN. Dalam kesempatan rakor ini Deputi ADPIN menyambut baik prakarsa mitra kerja salah satu produsen telepon genggam yang meluncurkan produk baru yang didisain memiliki sejumlah fitur dan aplikasi menunjang upaya percepatan penurunan angka stunting.

Memberikan sambutan selamat datang mewakili PJ Walikota, Sekretaris DP3APR2KB Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa berkat kerja keras kader dan pengelola program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta peran mitra kerja, Kota Yogyakarta saat menjadi satu-satunya wilayah di DIY yang angka stuntingnya sudah di bawah target nasional 14 persen.


“Tahun 2022 berdasarkan SSGI angka stunting di Kota Yogyakarta sebesar 13,8 persen. Sambil menunggu angka stunting 2023 yang belum diumumkan, kami mentargetkan di akhir 2024 nanti angka stunting di Kota Yogyakarta dapat ditekan hingga 8 persen,” pungkas Sarmin.

Pada kesempatan berkumpulnya para pengelola advokasi penggerakan dan informasi dari seluruh provinsi ini juga disampaikan sejumlah penghargaan atas prestasi dalam berbagai kategori sebagai upaya pemberian reward atas kerja keras mereka.

Selaku tuan rumah pertemuan Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani yang ditemui awak media mengungkapkan apresiasinya kepada jajaran ADPIN DIY yang berhasil memperoleh dua penghargaan yaitu Kategori Terbaik Dalam Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan (Terbaik 1) dan Kategori Terbaik Pengelolaan Media Center (Terbaik 2).

Penulis: FX Danarto SY

Post Terkait