YOGYAKARTA — Penyandang disabilitas, termasuk penyandang tunanetra tentu memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun sebagai warga negara mereka memiliki hak yang sama dalam mendapatkan layanan publik sebagaimana warga negara lainnya. Oleh karena itu negara wajib mengupayakan pemenuhan layanan publik bagi mereka. Pengurus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin ketuanya Ali Affandi mengangkat hal tersebut saat melakukan audiensi dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY, Rabu, 4 Juni 2025.
“Kami melihat masih minimnya akses informasi yang inklusif mengenai isu-isu kesehatan keluarga, termasuk stunting. Oleh karena itu, kami berharap adanya kerja sama yang lebih intensif dan berkelanjutan bersama BKKBN DIY,” ungkap Ali Affandi kepada Sekretaris BKKBN DIY Rohdhiana Sumariati yang bersama jajarannya menerima audiensi ITMI DIY di Kantor Perwakilan BKKBN DIY. Kunjungan ini sekaligus dimaksudkan sebagai upaya penjajakan kerja sama edukasi program percepatan penurunan stunting bagi penyandang disabilitas netra.
Berdasarkan data Dinas Sosial DIY, di wilayah ini pada tahun 2024 terdapat 2.067 penyandang tunanetra, lebih banyak dari tahun sebelumnya sejumlah 1.712 orang. Dari jumlah tersebut sekitara 300 orang bergabung dalam ITMI DIY. Jumlah penyandang tunanetra di Indonesia saat ini mencapai 1,5% dari total jumlah penduduk atau sekitar 4 juta orang. Dari jumlah tersebut, penyandang disabilitas netra yang telah terserap dalam pekerjaan formal baru 1%.
Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, direncanakan akan diselenggarakan sebuah Workshop Edukasi Program Stunting untuk Tunanetra pada hari Sabtu, 26 Juli 2025. Kegiatan akan berlangsung di Ruang Widya, Kantor Perwakilan BKKBN DIY, dengan melibatkan 50 peserta dari kalangan tunanetra di wilayah DIY.
Sekretaris BKKBN DIY, Ibu Rohdhiana Sumariati, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan komitmennya untuk mendukung kegiatan yang memperluas jangkauan edukasi stunting secara inklusif.
“BKKBN sangat terbuka terhadap kolaborasi dengan komunitas difabel, karena upaya penurunan stunting harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas,” ujar Rohdhiana.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan edukasi mengenai gizi, pola asuh, serta kesehatan reproduksi dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh komunitas tunanetra, sehingga turut mendorong tercapainya target nasional penurunan stunting secara berkeadilan dan inklusif. Dengan demikian keterbatasan yang disandang tidak perlu menjadi penghalang untuk memberikan pengasuhan terbaik bagi anak-anak mereka.
(*)
Penulis : Ewang Sewoko
Editor : FX Danarto SY