SLEMAN — Dalam melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu pengendalian pertumbuhan penduduk, BKKBN tidak bisa bergerak sendiri. BKKBN bukan instansi dengan kewenangan memberikan pelayanan kontrasepsi, sehingga tercapainya target penggunaan kontrasepsi modern sangat tergantung bagaimana BKKBN menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan maupun bidan praktek. Oleh karena itu BKKBN senantiasa memanfaatkan momentum-momentum dengan banyak mitra untuk mendorong capaian target kontrasepsi.
Bersama Ikatan Bidan Indonesia senantiasa teragendakan pelayanan serentak dalam rangka HUT IBI setiap bulan Mei. Dengan PKK, TNI, dan Kementerian Kesehatan ada momentum pelayanan TNI-KB-Kesehatan. Demikian pula hari jadi kabupaten/kota, serta mitra-mitra lainya selalu dimanfaatkan sebagai momentum pelayanan kontrasepsi.
Dipandang belum cukup maka BKKBN pun menciptakan momentum bertajuk “Pelayanan Sejuta Akseptor (PSA)”, menjelang peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tanggal 29 Juni mendatang. Secara serentak, Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan faskes serta bidan praktek melaksanakan pelayanan kontrasepsi untuk mencapai target perolehan satu juta akseptor dalam sehari, tanggal 4 Juni 2024.
Di tingkat nasional, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melaunching pelayanan KB serentak di RSUD Bali Mandara di Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali. Dalam sambutannya Hasto Wardoyo menegaskan bahwa dengan semakin menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya usia harapan hidup, maka pelayan kontrasepsi saat ini tujuan utamanya adalah untuk mengatur jarak antar anak yang ideal. Selain itu juga mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki yang merugikan kesehatan ibu.
Pria yang akrab dipanggil dokter Hasto ini berkesempatan menyaksikan penandatanganan kerjasama antara deputi KBKR Wahidin dengan Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan launching. Kerjasama tersebut mengenai Intensifikasi Kompetensi Pelayanan Kontrasepsi Pada Mahasiswa (kedokteran).
“Ada lho, yang sudah lulus dokter tapi belum pernah pasang IUD atau implant, hanya menyaksikan saja prakteknya saja” ungkap dokter Hasto yang menyampaikan arti strategis kerjasama dengan AIPKI ini. Pada saat yang sama di seluruh provinsi juga dilakukan penantanganan kerjasamama dengan Perguruan Tinggi setempat.
Di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, pelayanan sejuta akseptor ini dilaunching oleh Plt. Kepala Perwakilan BKKBN DIY M. Iqbal Apriansyah di Klinik Bersalin Widuri, di Ngangkrik Triharjo Sleman. Pelayanan KB Serentak dalam sehari ini dilaksanakan dalam rangka Harganas ke-31 tahun 2024, mulai pukul 00.00 sampai dengan 23.59 WIB, tanggal 4 Juni 2024.
“Dari satu juta (terpatnya 1.275.457) akseptor baik baru maupun ganti cara, DIY mempunyai target 21.238 akseptor. Target tersebut telah dibagi sampai ke tingkat kabupaten/kota. Sleman sendiri mendapatkan target sebesar 5.227 akseptor untuk semua jenis alat kontrasepsi termasuk di dalamnya pemakaian KB baru, ulangan maupun ganti cara,” tutur Iqbal dalam sambutannya. Tak ketinggalan disampaikannya apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak terutama para pelaksana pelayanan kontrasepsi yang akan bekerja keras sepanjang hari itu.
Pada kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara Perwakilan BKKBN DIY dengan Universitas Respati Yogyakarta terkait Pelayanan Kegiatan Preservice Training Pelayanan KB, serta MoU antara DP3AP2KB Kabupaten Sleman dengan Klinik Widuri dan Tempat Praktek Mandiri Bidan Istriyuliani untuk pelaksanaan bhaksos pelayanan KB MKJP.
Hasil pelayanan pada momentum pelayanan sejuta akseptor ini dilaporkan melalui Sistem Infromasi Keluarga (SIGA), dan akan diberikan apresiasi bagi provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan keberhasilan mencapai target yang telah ditetapkan.
Penulis : FX DANARTO SY/ DEWI SM
