Sleman – untuk mencegah terjadinya stunting, ibu hamil dan yang baru saja melahirkan perlu pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Guna memastikan TPK mampu melaksanakan tugas tersebut maka Perwakilan BKKBN DIY melaksanakan kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas Pendamping Ibu Hamil Dan Ibu Pasca Persalinan Tentang Stunting di ballrom Eastparc Hotel, Yogyakarta, Senin (29/05/2023).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat komitmen dan koordinasi dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting, meningkatkan kapasitas TPK dalam pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan dalam deteksi dini untuk mencegah faktor risiko stunting, serta memberikan informasi kepada TPK agar melaksanakan pendampingan keluarga sesuai dengan yang diharapkan.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menyebutkan bahwa angka prevalensi stunting nasional mengalami penurunan 2.8% dari 24.4% pada tahun 2021 menjadi 21.6% pada tahun 2022. Sedangkan untuk DIY turun 0.9% dari 17.3% pada tahun 2021 menjadi 16.4% pada tahun 2022.
“Pada tahun 2024 prevalensi stunting secara nasional ditargetkan bisa turun menjadi 14%. Walaupun demikian, program percepatan penurunan stunting diharapkan tidak hanya selesai sampai dengan tahun 2024,” ungkap Shodiqin saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.
Salah satu strategi BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah melalui pendampingan berantai terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-59 bulan yang dilakukan oleh TPK.
“TPK terdiri dari bidan, Kader PKK, dan Kader KB. Ketiga komponen ini melakukan kegiatan pendampingan dalam rangka deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya untuk meminimalisir atau mencegah timbulnya faktor risiko stunting,” papar Sutarti selaku Ketua PD IBI DIY saat menyampaikan materi tentang tugas, peran, dan fungsi TPK dalam melakukan pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan.
Selain terkait stunting, BKKBN dalam hal ini Kedeputian KBKR memiliki sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas kesehatan reproduksi melalui 2 (dua) indikator yang harus dicapai, yaitu menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan meningkatnya pelayanan KB pasca persalinan (KBPP).
Data dari laporan rutin kabupaten/kota yang dirilis melalui www.kesgaDIY.web.id dinas kesehatan DIY mencatat terdapat 758 KTD tahun 2021 yang terdiri dari 403 KTD pada wanita menikah dan 355 KTD pada wanita tidak menikah atau 1.7% terhadap jumlah ibu hamil pada tahun yang sama dengan target 17% pada tahun 2021. Sedangkan proporsi pelayanan KB pasca persalinan tahun 2022 sebesar 20.25%, masih jauh dari target 35% untuk tahun 2022.
“Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan metode kontrasepsi melalui penyediaan leaflet dan konseling yang adekuat. Penelitian lain menyatakan bahwa konseling kb dapat meningkatkan penggunaan kontrasepsi pada periode postpartum,” jelas Dody Hartanto dalam paparannya terkait penguatan kie kb dan kesehatan reproduksi bagi TPK.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bambang Triono Cahyadi, dokter spesialis kandungan (obgyn) RS Nyi Ageng Serang, Kulon Progo yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan ini. Dijelaskannya bahwa periode pasca persalinan langsung yaitu dalam 48 jam setelah melahirkan merupakan waktu yang ideal untuk KB yang dapat menurunkan stunting, angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB).
Selain para anggota TPK, turut hadir pula dalam kegiatan ini OPD KB Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pengurus IBI Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Selain itu, kapasitas TPK dapat meningkat sehingga makin mampu melakukan pendampingan dengan optimal terutama dalam melaksanakan deteksi dini sebagai upaya pencegahan faktor risiko stunting. (UP/KB-KR)
