Category: Berita

YOGYAKARTA – Agar data benar-benar bermanfaat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, maka harus dipastikan tiga hal berikut. Yang pertama adalah mapping kebutuhan data, artinya data yang dihimpun memang data yang benar-benar dibutuhkan. Hindarkan menghimpun data yang tidak relevan. Kedua dan ketiga metode perolehan data dan pengolahan atau analisa data. Cara atau bagaimana data didapatkan harus benar, sehingga ketika diolah dan dimanfaatkan tidak akan menimbulkan bias kebijakan. Hal tersebut disampaikan Soman Wisnu Darma dari BPS DIY saat memberikan materi pada diskusi panel Orientasi Pengelola Rumah Data Kependudukan (RDK) yang…

Read More

YOGYAKARTA – Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, maka berbagai instansi/unit kerja baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupaya untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau yang disingkat ZI WBK/WBBM. Sedangkan yang sudah memperoleh predikat ZI WBK berusah meningkatkan predikatnya menjadi WBBM, sekaligus berupaya untuk mempertahankan WBK yang sudah dimiliki, karena predikat itu secara berkala dievaluasi dan bisa dicabut bila performance instansi dalam pencegahan korupsi menurun. Perwakilan BKKBN DIY tahun 2023 ini diusulkan oleh BKKBN (pusat) untuk memperoleh predikat ZI WBK.…

Read More

YOGYAKARTA—Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mencanangkan program Balungan (Bank Lumbung Pangan) di Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo menjadi proyek percontohan (pilot project) food bank (bank makanan) sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. “Makanan kita sangat melimpah tapi di sisi lain banyak yang kekurangan. Sedih sekali banyak orang yang nyari makan aja susah tapi banyak yang buang-buang makanan. Terus itu jadinya food lose dan food waste. Itu tidak boleh (karena) jadinya mubazir,” kata Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat meninjau program Balungan di…

Read More

YOGYAKARTA – Dari pemaparan lima peserta pada Penilaian Kelompok KB Pria Terbaik di Aula Perwakilan BKKB DIY, Kamis (04/05/2023) terungkap bahwa hampir setiap pria peserta KB (Kondom dan Vasektomi) berpartisipasi dalam ber-KB karena rasa sayang dan kasihan kepada sang istri. “Istri sudah berat bebannya. Sebagian turut bekerja mendukung ekonomi keluarga, namun tetap mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dan mengurus anak, masih harus ber-KB yang punya tingkat resiko. Maka kami para bapak rela ber-KB agar istri tercinta tetap sehat,” demikian rata-rata jawaban para peserta KB Pria jika ditanya alasannya ber-KB. Seperti diketahui,…

Read More

Yogyakarta – Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) merupakan kelompok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga untuk mengisi waktu dan memanfaatkan potensi ekonomi sosial keluarga dengan pemberdayaan keluarga di bidang sosial dan ekonomi. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan untuk mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. “Saat ini, di Daerah Istimewa Yogyakarta telah terbentuk sejumlah 2.069 kelompok UPPKA. Kelompok tersebut, tidak hanya dibentuk begitu saja, namun perlu dilakukan pembinaan yang diberikan secara terus…

Read More

SLEMAN – Sebagai instansi pusat, jajaran BKKBN termasuk Perwakilan BKKBN DIY telah lebih dulu melaksanakan reformasi dengan mengalihkan sebagian besar pejabat struktural menjadi pejabat fungsional pada 2020, yang membawa konsekwensi penerapan sistem kerja yang baru. Sedangkan Pemerintah Daerah baru melaksanakannya belakangan. Pengalaman melaksanakan reformasi birokrasi ini dibagikan oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN DIY Zainal Arifin kepada dinas pengampu kependdudukan dan KB Sleman dalam sebuah sarasehan yang dilaksanakan Kamis (27/04/2023) di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman. Sarasehan ini diikuti seluruh eks pejabat struktural yang…

Read More

Yogyakarta – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) melaksanakan kunjungan kerja di Perwakilan BKKBN D.I Yogyakarta (18/4/2023) dengan memberikan pembekalan materi mengenai distrubsi di era globalisasi. Dalam sambutannya mengawali acara pembinaan, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Shodiqin, SH. MM. memaparkan bberapa capaian program bangga kencana di Provinsi Yogyakarta berdasarkan PK 21 dan PK 22, Angka kelahiran total (TFR) sebesar 1,93., Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need) 19,8%., Angka prevalensi kontrasepsi modern sebesar 58,5% Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan sebesar 20,25%. Dengan Prevalensi…

Read More

GUNUNGKIDUL—Seriusnya permasalahan stunting semakin disadari setiap elemen masyarakat. Terkini, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP MY Esti Wijayati memprakarsai aksi “Ramadhan Berbagi” yang digelar di pendopo Kapanewon Karangmojo Gunungkidul, Senin (17/4/2023). Bersama Bupati Gunungkidul Sunaryanta, MY Esti Wijayati menyerahkan langsung bantuan bahan pangan bagi 300 keluarga rawan stunting yang ada di Kapanewon Karangmojo. Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Sosial Asti Wijayanti yang mendampingi Bupati sekaligus meluncurkan bantuan permakanan kepada 100 anak dan lansia terlantar. Dalam laporannya Asti Wijayanti mengungkapkan bahwa jumlah lansia di Kabupaten Gunungkidul terus meningkat. “Terakhir…

Read More

Yogyakarta – inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev memberikan beberapa arahan terkait Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Perwakilan BKKBN D.I Yogyakarta, Senin (17/4/2023) Dalam arahannya Ari dwikora menyampaikan beberapa poin penting dalam meningkatkan akuntabilitas ASN diantaranya peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang harus cepat dan dinamis dalam peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, meminimalisir korupsi dan meningkatkan kualitas proses dan manajemen. Dalam rangka pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi yang terdapat pada road map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih…

Read More

YOGYAKARTA – Bertempat di Ruang Kencana Perwakilan BKKBN DIY, Tim Panelis Penilai Kinerja yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur DIY melakukan penilaian atas kinerja Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Penanganan Stunting, Kamis (13/4/2023). Penilaian dilakukan untuk mengetahui kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten/kota selama tahun 2022. Sebelumnya pada tahun 2021, Kabupaten Gunungkidul meraih skor tertinggi (197,5) disusul Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo. Namun demikian pengukuran capaian angka stunting selama 2022 yang dilakukan oleh Kemenkes melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan Gunungkidul memiliki angka stunting yang naik…

Read More