YOGYAKARTA-Perwakilan BKKBN DIY yang diwakili oleh jajaran Kelompok Kerja KB-KR mendampingi dr. Ari Widiastuti beserta jajaran dari Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB BKKBN dalam Audiensi Mekanisme Pelaksanaan Pre Service Training Pelayanan Kontrasepsi Selasa, 23 Mei 2023 di Pusat Kesehatan Reproduksi FKKMK UGM. Tim BKKBN diterima oleh Prof. dr. Siswanto Agus Wilopo, SU, M.Sc, Sc.D beserta jajaran serta turut hadir pula dr. M. Nurhadi Rahman, Sp.OG dari POGI DIY dan dr. Diannisa Ikarumi Enisar Sangun, Sp.OG dari FKKMK UGM.
“Peran dokter umum dalam pelayanan kontrasepsi masih sangat kecil padahal mahasiswa kedokteran yang lulus setiap tahunnya cukup besar. Selain itu, regulasi tentang dilaksanakannya pre service training bagi mahasiswa kedokteran maupun bidan profesi belum ada di BKKBN,”ungkap Ari Widiastuti terkait latar belakang dilaksanakannya kegiatan audiensi ini.
Dalam kegiatan tersebut, Prof. dr. Siswanto Agus Wilopo, SU, M.Sc, Sc.D menyatakan bahwa peran dokter umum dalam in service training harus ditingkatkan. Saat ini, peran dokter umum hanya sekitar 4% dalam in service training. Padahal sangat penting bagi dokter umum menguasai keahlian dalam pelayanan KB, utamanya dalam mengantisipasi akseptor KB hormonal dengan penyakit penyerta seperti hipertensi dan diabetes.
Pelaksanaan pelatihan pelayanan KB bagi dokter umum dilaksanakan bervariasi antar Perguruan Tinggi. UGM sendiri melaksanakan sebelum COAS bagi jenjang S1 dan menjelang selesai COAS bagi profesi dokter. Selama ini, pelatihan sudah banyak dilaksanakan. Namun, kendala utama dari pelaksanaan pelatihan tersebut adalah tidak adanya akses dummy untuk mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut.
“Selama ini kami membeli secara mandiri kebutuhan IUD dan Implan untuk pelatihan. Namun, IUD dan Implan yang dibeli bukan untuk dummy dengan harga yang relatif lebih mahal daripada harga dummy. Selain itu, penggunaan alokon dengan zat aktif yang hanya diberikan untuk panthom (benda mati) bertentangan dengan asas public health,” jelas dr. M. Nurhadi Rahman, Sp.OG dari POGI DIY.
Ke depan, BKKBN harus bisa meregulasi hal tersebut agar Perguruan Tinggi bisa mengakses dummy IUD Implan. Jika memang dummy IUD Implan belum dapat diakses, harapannya Perguruan Tinggi bisa diberikan akses pembelian IUD Implan melalui ecatalog agar memeproleh harga yang lebih murah.
Beberapa output yang diharapkan dari pertemuan ini antara lain: 1)Dari masukan yang diperoleh hari ini ada kejelasan tentang konsep regulasi yang perlu difasilitasi oleh BKKBN; 2)Dukungan BKKBN baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ke depan bisa dipetakan untuk menghadapi permasalahan yang dijumpai oleh Perguruan Tinggi penyelenggara Pre Service Training; 3)Dukungan anggaran dari berbagai pihak dapat dikolaborasikan dalam penyelenggaraan Pre Service Training maupun In Service Training; 4)Target sasaran peserta bisa dibuat prioritasnya berdasarkan data yang ada (Perguruan Tinggi, Faskes Pemerintah, dan Faskes Swasta). (UP/KBKR)
