YOGYAKARTA – Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, maka berbagai instansi/unit kerja baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupaya untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau yang disingkat ZI WBK/WBBM. Sedangkan yang sudah memperoleh predikat ZI WBK berusah meningkatkan predikatnya menjadi WBBM, sekaligus berupaya untuk mempertahankan WBK yang sudah dimiliki, karena predikat itu secara berkala dievaluasi dan bisa dicabut bila performance instansi dalam pencegahan korupsi menurun.
Perwakilan BKKBN DIY tahun 2023 ini diusulkan oleh BKKBN (pusat) untuk memperoleh predikat ZI WBK. Untuk mendapatkan predikat ini tidak mudah, karena harus mampu membuktikan komitmen bebas korupsi pada unit kerja melalui seperangkat instrumen penilaian yang telah disiapkan oleh Kemenpan RB. Untuk itu Kepala Perewakilan telah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI WBK/WBBM. Tim ini secara intensif mempersiapkan pemenuhan semua persyaratan yang ditetapkan untuk meraih predikat ZI WBK bagi BKKBN DIY, dalam bentuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta bukti dukungnya yang harus diserahkan/diunggah tepat waktu.
Untuk memastikan kesiapan Perwakilan BKKBN DIY menerima Tim Pengevaluasi dari Kemenpa RB maka Inspektorat Utama menerjunkan tim kecil untuk melakukan pendampingan. Tim yang terdiri dari tiga orang meliput Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda, dan Auditor Ahli Pertama tersebut selama dua hari sejak Selasa (9/5/2023) melakukan pendampingan intensif untuk memastikan seluruh persyaratan yang diperlukan untuk meraih predikat tersebut telah dipenuhi oleh unit kerja Perwakilan BKKBN DIY.
Salah satu persyaratan penting tersebut adalah bahwa unit kerja yang diusulkan telah menindaklanjuti 100% Laporan Hasil Pemeriksaan yang direkomendasikan aparat pengawasan instansi, dalam hal ini Inspektorat Utama BKKBN. Jadi unit kerja tidak lagi memiliki tunggakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin dalam pesannya kepada seluruh anggota Tim Kerja mengingatkan bahwa capaian program yang bagus dari BKKBN DIY akan terasa lebih lengkap jika diikuti dengan pengakuan terhadap kinerja aparatur yang bebas korupsi. Sebagai provinsi kecil dalam hal luas wilayah, BKKBN DIY memiliki capaian program yang cukup bagus dan menjadi rujukan serta tujuan studi tiru dari provinsi lainnya. Dari evaluasi BKKBN (pusat), capaian kinerja BKKBN DIY mencapai rata-rata 110,16% dengan nol persen tunggakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga diusulkan sebagai salah satu dari 11 unit kerja BKKBN untuk mendapatkan predikat ZI WBK.
“Capaian program yang bagus tidak mungkin kita raih kalau kita bekerja menyimpang dari ketentuan. Maka menjadi penting artinya bagi kita untuk mendokumentasikan proses kerja kita secara benar dalam bentuk SOP dan mekanisme kerja yang jelas. Kerja keras, benar, dan bersih saja tidak cukup, kita harus bisa menunjukkannya melalui perangkat evaluasi atau Lembar Kerja Evaluasi.” demikian pesan Shodiqin saat memberikan pengantar sebelum Tim Inspektorat Utama melakukan pendampingan.
Kepala Perwakilan optimis tahun ini predikat ZI WBK dapat diraih, untuk pada tahun berikutnya diusahakan dapat diusulkan untuk meningkat menjadi ZI WBBM. (DSY/ADPIN)
