YOGYAKARTA – Sebagai komponen yang menangani pelatihan, Tim Kerja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengawali kegiatan tahun 2024 dengan rapat koordinasi persiapan pelatihan, baik secara internal tim kerja maupun degan pihak terkait. Pihak eksternal yang diundang pada pertemuan koordinasi awal antara lain; OPD KB Kabupaten/Kota di DIY, Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) DIY, Pengurus Cabang IBI Kabupaten/Kota, serta Pengurus Daerah dan Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) DIY.
Pertemuan yang dilaksanakan pada hari Rabu (30/01/2024) di ruang Widya 1 ini diawali dengan mensosialisasikan ragam pelatihan, jumlah peserta dan jadwal pelatihan yang akan dilaksanakan oleh BKKBN pada tahun 2024. Ragam pelatihan yang direncanakan akan dilaksanakan meliputi 4 pelatihan, yaitu Pelatihan Bangga Kencana bagi PLKB Non PNS, Pelatihan bagi PKB yang PPPK, Pelatihan Pelayanan kontrasepsi dan Pelatihan/Orientasi TPK.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Dra. Andi Ritamariani, M.Pd. Dalam arahannya, diawali dengan menyampaikan tentang kelembagaan Perwakilan BKKBN DIY yang saat ini terdiri dari 11 Tim Kerja yang salah satunya merupakan tim kerja yang menangani pengelolaan pelatihan dan mengelola pembinaan Lini Lapangan. Kepala menyampaikan, meskipun pelatihan secara konsep harus berpedoman pada silabus, tapi secara implementasi perlu memperhatikan aspek skill yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta pelatihan agar mampu meningkatkan kompetensinya.
Dicontohkan bahwa Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) tidak perlu terlalu banyak dibekali sesuatu yang sifatnya teoritis tapi lebih banyak pembekalan kemampuan praktis di lapangan. Dengan ini maka diharapkan setelah pelatihan, TPK mampu mendorong masyarakat khususnya calon pengantin agar bersedia melakukan cek kesehatan. Kemampuan persuasi ini penting agar TPK cakap saat mengajak calon pengantin untuk melakukan persiapan diri menyosong 1000 hari pertama kehidupan (HPK) anaknya yang dengan upaya ini maka dapat meminimalisir risiko lahirnya anak stunting.
Selain menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelatihan/orientasi bagi Kader TPK, ditekankan pula tentang pentingnya penyiapan terkait pelatihan pelayanan kontrasepsi yang pengelolaanya berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan DIY. Kepala Perwakilan mengharapkan pelatihan pelayanan kontrasepsi dapat dilaksanakan lebih lebih efektif dan efisien sehingga selain bisa menambah frekuensi sehingga semakin banyak provider yang dapat memenuhi standar profesionalisme untuk melakukan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas.
Selanjutnya dilakukan diskusi membahas teknis kegiatan orientasi bagi TPK dan pelatihan pelayanan Kontrasepsi bagi bidan di tahun 2024. Diskusi antara lain membahas tentang updating data kader TPK calon peserta orientasi, alternatif lokasi pelatihan pelayanan kontraspsi, kriteria peserta, standar pembiayaan, prosedur pendaftaran peserta, terkait teknis praktek lapangan, dan beberapa hal lain yang perlu menjadi perhatian pada pelatihan. Diskusi dipandu oleh Ketua Tim Kerja, Anggoro Irwan S. S.Pd., M.Psi dan widyaiswara, Anggraeni Wulandari, S.Sos, MA. Dengan adanya koordinasi awal dan diskusi ini diharapkan informasi yang diberikan dan masukan yang diterima dapat sebagai bahan mematangkan rencana serta antisipasi risiko yang mungkin terjadi.
Penulis: Rahmat H & Novitrisia W
Editor: FX Danarto SY
