YOGYAKARTA – Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetyo Ichtiarso dan Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin menghadap Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X di ruang kerjanya, Selasa (21/2). Wakil Gubernur didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Erlina. Pada kesempatan ini Bonivasius melaporkan perkembangan indikator kependudukan berdasarkan hasil survey SSGI maupun survey Long Form SP2020 yang keduanya dilaksanakan tahun 2022 lalu. Berdasarkan kedua survey tersebut perkembangan kependudukan DIY selama tahun 2020 menunjukan perkembangan yang bagus yang mengindikasikan tercapainya penduduk tumbuh seimbang. TFR (angka kelahiran…
Read MoreAuthor: adminweb
Kemiskinan dan Program Banggakencana
Oleh : MZ Fathurachman Tanggal 16 Januari 2023, BPS merilis Berita Resmi Statistik. Salah satu hasil yang menarik adalah Profil Kemiskinan di Indonesia. Secara keseluruhan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022. Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Adapun untuk jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022. BPS juga mencatat secara nasional garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan. Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar…
Read MoreBABAK BARU PENYEDERHANAAN BIROKRASI
Oleh: Khoirul Sholeh PENYEDERHANAN birokrasi menjadi agenda penting pemerintahan Presiden Jokowi periode ke-2. Hal tersebut tercermin dari pidato beliau dalam Sidang Paripurna MPR saat pelantikan Presiden dan Wapres tanggal 20 Oktober 2019 lalu. Dalam salah satu poin pidatonya, beliau menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi dengan memangkas eselonisasi menjadi 2 level. Arahan Presiden direspon cepat Kemenpan RB dengan mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Teknisnya, pejabat Administrator (eselon III) disetarakan menjadi fungsional ahli madya, Pengawas (eselon IV) menjadi ahli muda, dan Pelaksana…
Read MoreSSGI 2022 dan Program Percepatan Penurunan Stunting
Oleh : MZ. Fathurachman Pada tanggal 5 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Perpres tersebut memuat acuan yang harus dicapai oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) diamanatkan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas sebagai koordinator dalam Program Percepatan Penurunan Stunting. Di dalam Perpres ini, termaktub arahan secara normatif dan…
Read More