GUNUNGKIDUL — Kesejahteraan masyarakat merupakan keterpaduan berbagai dimensi kehidupan, mulai dari kondisi ekonomi, kesehatan jiwa, kualitas pendidikan, ketahanan keluarga, perlindungan sosial, hingga daya lenting masyarakat. Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PPKH) diinisiasi sebagai ikhtiar kolaboratif lintas sektor dengan melibatkan mitra pentahelix yang mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat. Sinergi multipihak ini diarahkan demi mewujudkan pembangunan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan intervensi yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara komprehensif.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menjadi salah satu unsur strategis yang dilibatkan dalam peluncuran PPKH yang mengangkat tema “Kolaborasi Lintas Sektor Menuju Kesejahteraan Masyarakat yang Holistik, Inklusif, dan Berkelanjutan” di Taman Budaya Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (28/10/2026). Keterlibatan ini membuka ruang penguatan perspektif pembangunan keluarga dalam orkestrasi program kesejahteraan yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
Program yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tersebut mengintegrasikan intervensi kesehatan, pendidikan, sosial-ekonomi, dan ketahanan masyarakat. Gunungkidul dipilih sebagai wilayah percontohan (piloting) untuk menguji pendekatan pembangunan yang berbasis bukti, karakteristik wilayah, serta kebutuhan warga.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., M.P, menyambut baik peluncuran PPKH di Gunungkidul hari ini yang merupakan buah dari perjuanganya.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat dan DIY, perguruan tinggi, dan seluruh mitra dapat memperkuat pelaksanaan PPKH sehingga Gunungkidul tidak hanya menjadi lokus pelaksanaan tetapi juga menjadi ruang pembelajaran untuk mengembangkan pendekatan kesejahteraan yang terpadu dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Bagi Kemendukbangga/BKKBN, agenda ini relevan dengan pentingnya menempatkan keluarga sebagai ekosistem fundamental pembangunan manusia. Keluarga bukan sekadar unit sosial terkecil, melainkan ruang pertama pembentukan karakter, pengasuhan, perlindungan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan ketahanan antargenerasi. Sejumlah unit teknis yang dilibatkan mencakup penggerakan lini lapangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan remaja, ketahanan keluarga lanjut usia dan kelompok rentan, serta pendayagunaan lembaga organisasi kemasyarakatan.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Rohina, M.Si, menekankan peran Kemendukbangga/BKKBN dalam program kolaboratif PPKH.
“Program di Kemendukbangga/BKKBN memiliki keterkaitan erat dengan PPKH karena mencakup seluruh siklus hidup manusia. Keluarga bukan sekadar unit sosial terkecil, melainkan ruang pertama pembentukan karakter, pengasuhan, perlindungan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan ketahanan antargenerasi,” ungkap Rohina.
Keterlibatan lintas unit tersebut mencerminkan luasnya dimensi pembangunan keluarga yang dapat disinergikan dengan kebutuhan kewilayahan. Penggerakan masyarakat dan penguatan kapasitas keluarga berpotensi menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan praktik pemberdayaan di tingkat komunitas.
Pendapat ini diperkuat oleh Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, dr. Maria Endang Sumiwi, M.P.H dalam sambutannya.
“Kami menggalakkan screening kesehatan jiwa bagi ibu hamil, ibu pasca salin, dan siswa sekolah. Kalau bisa semua kehamilan adalah kehamilan yang ditunggu-tunggu (wanted pregnancy), komunikasi positif dan keterampilan mengelola stres merupakan skill yang perlu diasah oleh orangtua. Penelitian juga membuktikan bahwa adanya pembagian peran orangtua membuat kesehatan jiwa anak lebih baik. Disini ada Kemendukbangga/BKKBN yang memiliki peran strategis,” tegasnya.
Sementara itu, Menko PMK, Sugiono, B.S, yang menyampaikan sambutan secara virtual mengajak seluruh stakeholders untuk mengambil peran dan aksi nyata.
“Pembangunan yang baik harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Inilah semangat dari pembangunan holistik. Mari kita wujudkan komitmen ini melalui sinergi dan kolaborasi, tempatkan keluarga dan masyarakat sebagai poros,” tegasnya.
Peluncuran PPKH menjadi penanda dimulainya implementasi pendekatan kesejahteraan holistik di Gunungkidul. Keberhasilannya kelak tidak semata ditentukan oleh kemeriahan seremoni, tetapi oleh perubahan konkret: keluarga yang semakin berdaya, masyarakat yang lebih tangguh, layanan yang lebih terjangkau, serta kelompok rentan yang memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya. Saatnya menjadikan keluarga sebagai bagian sentral dari solusi pembangunan. Kesejahteraan yang hakiki tidak lahir dari kerja yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan dari kolaborasi yang konsisten dan keberpihakan yang terukur kepada masyarakat.
Penulis : Dessy Phawestrina
Editor : Tiara Rosivanengtyas
Dokumentasi : Kristian S. Widagdo
Rilis : Rabu, 28 Oktober 2026
