GUNUNGKIDUL—Seriusnya permasalahan stunting semakin disadari setiap elemen masyarakat. Terkini, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP MY Esti Wijayati memprakarsai aksi “Ramadhan Berbagi” yang digelar di pendopo Kapanewon Karangmojo Gunungkidul, Senin (17/4/2023). Bersama Bupati Gunungkidul Sunaryanta, MY Esti Wijayati menyerahkan langsung bantuan bahan pangan bagi 300 keluarga rawan stunting yang ada di Kapanewon Karangmojo.
Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Sosial Asti Wijayanti yang mendampingi Bupati sekaligus meluncurkan bantuan permakanan kepada 100 anak dan lansia terlantar.
Dalam laporannya Asti Wijayanti mengungkapkan bahwa jumlah lansia di Kabupaten Gunungkidul terus meningkat. “Terakhir jumlah lansia tercatat 150 ribu lebih atau mencapai 19,45 persen dari total 770 ribu penduduk Gunungkidul.” lapor Asti. Dari jumlah lansia tersebut 9.900 diantaranya adalah lansia yang termasuk kategori miskin dan dari jumlah tersebut 1.760 orang merupakan lansia terlantar. Sedang anak yang masuk kategori miskin di Gunungkidul sejumlan 1.883 anak, 271 diantaranya adalah anak terlantar. Merekalah yang menjadi sasaran kegiatan program permakanan dari Dinas Sosial. Namun kemampuan Dinas Sosial untuk menyantuni lansia dan anak terlantar belum mampu menyentuh seluruhnya. Kegiatan kali ini hanya dapat menyasar 50 lansia terlantar dan 50 anak terlantar. Oleh karenanya pihaknya menyambut baik prakarsa dari berbagai pihak untuk turut memikirkan hal tersebut.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin yang diwakili Sekretaris Badan Zainal Arifin mengingatkan kembali kerugian yang timbul akibat stunting, bukan hanya bagi anak yang terpapar tetapi juga bagi bangsa dan negara.
“Bonus demografi yang terjadi saat jumlah usia produktif lebih besar tidak dapat dinikmati kalau sumberdaya manusianya terpapar stunting saat usia anak” ungkap Zainal.
Stunting dapat memberikan dampak buruk pada anak, baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Sedangkan, dampak jangka panjang stunting yang tidak segera ditangani adalah penurunan kemampuan kognitif otak, kekebalan tubuh melemah sehingga mudah sakit, dan memiliki risiko tinggi terkena penyakit metabolik, seperti kegemukan, penyakit jantung, dan penyakit pembuluh darah. Kondisi ini tentu mengurangi produktivitas angkatan kerja yang melemahkan daya saing negara kita, tambah Zainal.
Karena itu BKKBN yang ditunjuk sebagai pengawal percepatan penurunan stunting gencar menggalang kerjasama dan partisipasi segenap elemen masyarakat untuk turut mengentaskan stunting. Selain Esti dari Fraksi PDIP DPR RI, terlibat dalam aksi di Karangmojo ini Kementerian Sosial melalui Balai Rehabilitasi Sentra Antasena Magelang yang dalam kegiatan ini dipimpin Abdul Haris Boge, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Sosial, Jajaran Kapanewon Karangmojo dan Penyuluh Keluarga Berencana setempat, serta BAZNAS Gunungukidul.
“Kami Komisi VIII bukan mitra BKKBN, tapi saya meminta data (stunting) karena mendapat mandat langsung dari Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo. Bu Esti tolong bantu Gunungkidul, itu permintaan beliau yang langsung menyebut wilayah Gunungkidul” demikian Esti mengawali sambutannya. Diketahui, Gunungkidul memiliki angka stunting tertinggi di DIY,yang diketahui dari hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kemenkes. Pihaknya menyatakan memiliki data stunting dari BKKBN dan data kemiskinan dari Kemensos. Esti juga menegaskan bahwa aksi di Karangmojo ini merupakan langkah awal dari komitmennya untuk menggalang sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan permasalahan sosial dan stunting, khususnya di Gunungkidul.
Sementara itu sebelum membagikan bantuan secara simbolis Bupati Gunungkidul Sunaryanta menitipkan pesan kepada anggota DPRRI MY Esti Wijayati untuk memperluas kegiatan ini dengan program-program lanjutan yang melibatkan lebih banyak pihak.
Selain para penerima bantuan kegiatan ini dihadiri pula oleh para lurah se Kapanewon Karangmojo dan para kader baik kader PKK, kader sosial, dan kader KB. (DSY/Adpin)
