Yogyakarta – Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
“Ini (stunting) merupakan ancaman bagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, juga menjadi ancaman bagi daya saing bangsa. Anak yang gagal tumbuh, tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya namun juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat memengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta tingkat produktivitas dan kreativitas anak di usia produktif,” demikian disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Shodiqin, pada pembukaan kegiatan orientasi bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Senin (27 Maret 2023).
TPK merupakan sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting. Hal ini merupakan salah satu bentuk baru dalam penanganan stunting dengan fokus utama penajaman intervensi hulu dengan prioritas mencegah lahirnya anak stunting.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selain memiliki tugas untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana, saat ini juga mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di DIY mengalami penurunan. Hasil SSGI 2021 angkanya sebesar 17,3 persen dan turun menjadi 16,4 persen berdasarkan hasil SSGI 2022 atau turun sebanyak 0,9 persen. Sedangkan di Kabupaten Sleman, hasil SSGI 2021 adalah 16 persen dan SSGI 2022 turun menjadi 15 persen. Namun, masih diperlukan upaya percepatan penurunan stunting untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 mendatang.
Pendampingan yang dilakukan oleh 1.852 TPK yang berada di wilayah DIY atau sebanyak 5.556 orang kader tersebut diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Karena itulah TPK perlu mendapatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam fasilitasi dan pendampingan pada keluarga yang berisiko stunting tersebut.
Pelaksanaan orientasi bagi TPK di wilayah Kabupaten Sleman dijadwalkan sebanyak 42 angkatan yang telah dilaksanakan sejak pertengahan Maret lalu dan ditargetkan selesai pada awal bulan April mendatang. Dalam kegiatan tersebut, TPK akan mendapatkan materi terkait konsep stunting dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mekanisme kerja TPK, Elsimil, komunikasi antar pribadi, serta peran strategis kampung Keluarga Berkualitas dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Pada orientasi yang dilaksanakan hari itu, diikuti oleh 60 orang peserta dan dihadiri juga oleh Joehananti Chriswandari selaku penanggung jawab bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN DIY, Eko Fajar dari DP3AP2KB Kabupaten Sleman, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kapanewon Ngaglik, unsur dari IBI Kabupaten Sleman, unsur dari Kapanewon Ngaglik, serta para fasilitator kegiatan.
—
(Humas)
