Yogyakarta – Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Mohamad Iqbal Apriansyah menegaskan bahwa dalam kondisi apapun, termasuk saat situasi sosial terganggu oleh demonstrasi yang tengah melanda berbagai daerah di Indonesia beberapa hari terakhir, pelayanan keluarga berencana (KB) tidak boleh terhenti.
Sebagaimana diketahui sejak akhir pekan lalu di Jakarta dan di sejumlah kota besar berlangsung demo oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat. Demo dipicu kekecewaan masyarakat terhadap respon DPR RI yang dianggap kurang peka dalam menerima aspirasi, dan sempat terjadi eskalasi demo setelah seorang pengemudi ojek online meninggal terlindas kendaraan taktis Polda Metro Jaya. Aksi demo hampir berkembang ke arah anarkis dengan adanya penjarahan dan perusakan fasilitas publik.
“Dalam situasi apapun pelayanan KB harus selalu selalu tersedia. Masyarakat tetap berhak mendapatkan akses informasi, pendampingan, serta alat kontrasepsi sesuai kebutuhannya,” ujar Iqbal saat dihubungai media di Yogyakarta, Senin (2/9).
Ia menekankan bahwa KB merupakan layanan publik yang bersifat esensial karena berkaitan langsung dengan kesehatan ibu, anak, serta kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, meskipun demonstrasi mengakibatkan terganggunya aktivitas di sejumlah wilayah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama mitra kerja seperti tenaga kesehatan, bidan desa, serta fasilitas layanan kesehatan tetap berupaya memastikan ketersediaan layanan KB.
“Demo tentu menjadi dinamika demokrasi yang harus kita hargai, tetapi jangan sampai akses kesehatan masyarakat terganggu. KB adalah investasi penting bagi terjaminnya kualitas generasi bangsa, sehingga harus selalu siap diakses kapanpun,” tambahnya.
Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila membutuhkan layanan KB, serta memanfaatkan jalur komunikasi daring yang telah disiapkan sebagai alternatif. Masyarakat bisa menghubungi Penyuluh KB yang berkantor di setiap Kapanewon/Kemantren (setara Kecamatan), atau para Kader yang ada di tiap RW/Dusun maupun Tim Pendamping Keluarga yang berbasis desa. Para penyuluh KB juga telah dipesan oleh Iqbal untuk turut menjaga suasana kondusif di wilayah kerja masing-masing dengan meningkatkan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
Pernyataan Iqbal ini mengaskan kembali komitmen Kemendukbangga/BKKBN bahwa di tengah gejolak sosial maupun keterbatasan mobilitas, keberlangsungan program pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi tetap menjadi prioritas. (*)
Penulis : FX Danarto SY
