YOGYAKARTA – Inspektur Utama (Irtama) BKKBN Ari Dwikora Tono menyampaikan pesan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlangsung di Hotel Rohan, Banguntapan Bantul Selasa (18/2).
Hasto Wardoyo pertama-tama menyampaikan terima kasih atas kerja keras Gubernur DIY dan jajarannya yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting selama tahun 2022.
“Momentum penurunan angka stunting ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar Bonus Demografi dapat dinikmati,” demikian pesan Kepala BKKBN dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Irtama BKKBN Ari Dwikora Tono.
Transisi demografi di Indonesia yang ditandai penurunan fertilitas yang tajam kerena keberhasilan Program KB dengan dibarengi penurunan mortalitas telah merubah struktur dan komposisi penduduk Indonesia yang menghasilkan Bonus Demografi. Bonus Demografi terjadi apabila jumlah kelompok usia produktif lebih banyak dari usia non produktif. Momentum ini harus dipertahankan agar Indonesia betul-betul dapat menikmati periode Bonus Demografi lebih panjang. Jangan sampai jumlah kelompok usia produktif yang tinggi menjelang 2045 nanti memiliki tingkat produktivitas yang rendah atau bahkan malah menjadi beban karena saat usia di bawah dua tahun (Baduta) menderita stunting yang tidak tertangani dengan baik.
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) DIY dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Etty Kumolowati mewanti-wanti seluruh pemangku kepentingan bahwa masalah stunting ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Stunting masih menjadi pekerjaan rumah tidak hanya bagi BKKBN, namun bagi seluruh pemangku kebijakan. Berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Tahun 2021, DIY termasuk dalam tiga terendah untuk kasus stunting di Indonesia setelah provinsi Bali dan DKI Jakarta yaitu pada angka 17,3%.
Pada tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 0,9% berada pada angka 16,4% (SSGI 2022). Wakil Gubernur mengamanatkan bahwa memperhatikan kondisi capaian Tahun 2022 serta tantangan ke depan dalam percepatan penurunan stunting, maka diperlukan penguatan sinergisitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakan sebagai upaya dalam pencapaian target sasaran serta penurunan prevalensi angka stunting.
Harapan Wakil Gubernur ini diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pencapaian Kinerja Bersama Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting antara Kepala Perwakilan BKKBN DIY dengan para Kepala OPD/Dinas yang menangani Program Pengendalian Penduduk dan KB masing-masing Kabupaten/Kota.
Kepala Perwakilan juga menyampaikan sejumlah penghargaan Kabupaten/Kota atas capaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, yaitu kepada Pj. Walikota sebagai Kabupaten/Kota dengan prevalensi terendah di DIY (13,8%).
Penghargaan juga diberikan kepada Bupati Bantul yang berhasil menjadi Kabupaten dengan penurunan angka stunting terbesar di DIY (turun 4,2%). Juga diberikan kepada Bupati Sleman atas Serapan Dana Alokasi Khusus /DAK Fisik terbesar (98,14%) dan kepada Bupati Gunungkidul atas Serapan Dana Alokasi Khusus /DAK Non Fisik terbesar (96,46%).
Selain itu BKKBN (pusat) juga memberikan dua penghargaan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Provinsi Terbaik Tingkat Nasional Kelompok Target Pelayanan KB 10.000 – 60.000 Akseptor dan Provinsi Terbaik Tingkat Nasional Total KB MKJP Kelompok Target Pelayanan KB MKJP 1.500 – 5.000 Akseptor, yang diserahkan oleh Inspektur Utama Ari Dwikora kepada Staf Ahli Gubernur Etty Kumolowati.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin dalam laporan dan refleksi capaian program menyampaikan bahwa dari 8 target kinerja utama BKKBN 2020 – 2024 Perwakilan BKKBN DIY berhasil memenuhi 5 diantaranya, yaitu TFR (angka kelahiran), Pemakaian alat kontrasepsi modern, penurunan angka kelahiran usia remaja, meningkatnya usia kawin perempuan, dan menurunnya kehamilan tidak diinginkan. Sedangkan yang belum tercapai adalah Unmet need (kebutuhan berKB yang tidak terlayani), meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dan Capaian KB Paska Persalinan. Dengan sinergitas para pemangku kepentingan Shodiqin optimis target kinerja yang belum terpenuhi dapat dipenuhi pada tahun 2023 ini.
Selain para narasumber tersebut di atas, turut memberikan materi secara panel Kepala BAPPEDA DIY Drs. Beny Suharsono MSi., Kepala Dinas Kesehatan , Drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes, Dr. Lily Arsanti Lestari STP, MP (Fakultas Kedokteran UGM), dan dr. Raden Yuli Kristyuanto SpA. MSc. (RSUD Sleman) dengan moderator Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Erlina Hidayati , S.IP., M.M.
Rakerda diselenggarakan secara hybrid dengan dihadiri secara offline oleh 150 peserta dan lebih dari 250 undangan online. (DSY)
