YOGYAKARTA — Melalui Reformasi Birokrasi upaya penataan sistem pemerintahan yang baik menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut karena masih adanya peluang terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang, perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta karena lemahnya pengawasan. Menyadari tersebut, salah satu cara yang dilakukan BKKBN adalah melaksanakan program reformasi birokrasi instansi pemenerintah dengan membangun Zona Integritas.
Kebijakan pembangunan Zona Integritas menargetkan dua sasaran utama, yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan dan kapasitas dalam hal profesionalisme, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bebas dari KKN oleh segenap komponen dalam instansi yang nantinya termanifestasikan pada budaya kerja dan pelayanan publik yang prima.
Seiring dengan komitmen untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), kantor Panitikismo Kraton menjadi tempat audiensi antara Plt. Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah dengan GKR Mangkubumi membahas hal tersebut, Kamis (02/08/2024). BKKBN (Pusat maupun Perwakilan DIY) dan GKR Mangkubumi memiliki keterikatan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana serta aktivitas sosial putri tertua gubernur dan Raja Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada pertemuan ini disampaikan ucapan terimakasih karena sudah berkenan mewakili DIY menjadi ketua BPP AKU Pusat selama ini, dan masih mendampingi koperasi AKU yang menfasilitasi kelompok UPPKA di DIY. Plt. Kepala Perwakilan BKKBN DIY juga menyampaikan permohonan maaf jika selama ini BKKBN selalu merepotkan dengan mengandeng beliau mendampingi program bangga kencana, baik di tingkat provisi maupun nasional. BKKBN tetap memohon dukungan dan masukan untuk GKR Mangkubumi terkait pelayanan prima pada program Bangga Kencana kedepan yang tuuan akhirnya tidak lain adalah peningkatan kualitas keluarga-keluarga di DIY.
“Komitmen untuk melahirkan pelayanan yang prima tentu tidak dapat dilakukan seorang diri, selama ini saya tahu, BKKBN telah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, sinergi antar dinas tersebut harapannya dapat mengalir dari hulu ke hilir dan dapat feedback yang baik dari masyarakat,” ungkap GKR Mangkubumi.
Diskusi dan komunikasi untuk dapat melahirkan inovasi intervensi yang paling tepat, dan sinergitas tersebut perlu diperkuat dengan kinerja prima didukung integritas yang tinggi guna menghasilkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas.
“TFR DIY dilaporkan 1,8 dan ini sudah dibawah nasional, sehingga fokusnya sekarang bergeser bukan lagi tentang kuantitas anak namun lebih kepada memastikan kualitasnya. DIY adalah wilayah istimewa, perlu pendekatan yang istimewa pula agar kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat dapat memberi dampak langsung,” ucap Iqbal.
Di akhir pertemuan GKR Mangkubumi menyempatkan melakukan take video yang menunjukkan dukungan penuhnya kepada Perwakilan BKKBN DIY untuk mendapatkan predikat sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK). Dengan tercapainya predikat wilayah bebas korupsi, harapannya dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, tandasnya.
Penulis : Christin Aprilya Adam
Editor : FX Danarto SY
