YOGYAKARTA — Dari hasil evaluasi kinerja oleh BKKBN (pusat) terungkap salah satu Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang dicapai oleh BKKBN DIY masih belum mencapai target 2023, walau capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya 59,42 menjadi 64,12 pada 2023. Namun BKKBN DIY tidak berkecil hati, karena dengan peningkatan capain ini iBangga DIY menempati urutan 5 nasional. Apalagi 6 Indikator Kinerja Utama lain semuanya berhasil melampaui target yang ditetapkan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani pada Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram) bulan Januari, Selasa (23/01/2024) yang diikuti para Kepala OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota di ruang Kencana, kantor BKKBN DIY.
Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut dengan IKU adalah ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sedangkan Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga adalah indikator keberhasilan Pembangunan Keluarga yang bertujuan mewujudkan keluarga berkualitas.
Capaian 6 IKU BKKBN DIY lainnya adalah sebagai berikut : Angka penggunaan kontrasepsi modern (target 56,01% tercapai 58,2%); Peserta aktif penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang sebesar 42,3% (peringkat 3 nasional); Unmet need atau kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi berhasil diperkecil menjadi 14,2% (dari 19,55%); Median Usia Kawin Pertama pada Wanita naik dari 23,0 tahun menjadi 23,5 tahun; Jumlah keluarga terjangkau program 79,49 (naik dari 79,26). Sedangkan tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi berhasil dinaikkan dari 22,9 (2022) menjadi 23,1 di 2023.
Setelah Ritamariani menyampaikan pengantar, Radalgram dilanjutkan dengan paparan panel mengenai data capaian program sampai akhir Desember 2023, Kinerja Keuangan dan Anggaran, serta Target Kinerja 2024. Dari kinerja keuangan yang dipaparkan terungkap kinerja BKKBN DIY yang tinggi. Serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 97,33% lebih tinggi dari serapan nasional yang ahanya 93,05%. Sedang untuk DAK non Fisik sebesar 93,94% juga di atas serapan nasional 89,66%. Dilaporkan pula kondisi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi per 31 Desember 2024. Capaian realisasi tersebut juga disampaikan per kabupaten/kota sebagai evaluasi bersama.
Radalgram selain diikuti oleh para Kepala OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota, para Ketua Tim Kerja yang ada di Perwakilan BKKBN DIY, serta sejumlah Penyuluh Keluarga Berencana yang mewakili kepengurusan Ikatan Penyuluh Keluarga (IPeKB) provinsi maupun kabupaten/kota.
Penulis: FX Danarto SY
